Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Empat Tahun Tidak Ada Identitas Jakarta? Kok Bisa?"

Kompas.com - 28/08/2014, 08:15 WIB
Adysta Pravitra Restu

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Seorang warga Pandeglang mengaku sudah berada di Jakarta sejak empat tahun lalu. Namun, ia tidak pernah sekali pun mengurus domisili sementara seperti aturan yang berlaku untuk warga pendatang.

"Sudah empat tahun tinggal di sini," ucap Jumena Supriatna (23) saat ditanya petugas Operasi Bina Kependudukan (Biduk) di rumah kos, Jalan Sabeni RT 14 RW 12, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2014) malam.

Ia mengaku selama ini tidak mendapat pengarahan untuk menyerahkan fotokopi KTP dan kartu keluarga ke ketua RT setempat. Ia pun tidak mengetahui ada aturan yang mengharuskan tamu harap lapor 1x24 jam kepada RT/RW.

Saat diinterogasi petugas, Jumena mengatakan datang ke Jakarta untuk bekerja. Ia menjadi karyawan di salah satu toko di Tanah Abang. Bahkan, ia kerap pergi berkeliling Jakarta hanya bermodalkan KTP daerah asalnya.

Petugas dari Suku Dinas Kependudukan Jakarta Pusat, Ruspinuji, kaget mendengar pengakuan Jumena yang malam itu dikumpulkan bersama teman kos lainnya.

"Empat tahun tidak ada identitas Jakarta? Kok bisa? Kamu cuma bawa ini (KTP) daerah asal ke mana-mana? Bisa gawat ini. Pak RT bagaimana ini?" tanya Ruspinuji dalam Operasi Biduk malam itu.

Ketua RT pun mengaku sudah menyosialisasikan mengenai laporan pendatang dengan menggunakan surat keterangan domisili sementara (SKDS). Namun, imbauannya ini tidak pernah direspons baik oleh warga.

Sedangkan Jumena, ketika dilontarkan kembali pertanyaan atas imbauan itu, mengaku tidak pernah ada permintaan domisili sementara yang harus dimiliki olehnya.

Ruspinuji pun langsung angkat bicara dan memberikan pengarahan kepada para penghuni kos, khususnya kepada Jumena. Ia menuturkan, warga pendatang wajib lapor 1x24 jam kepada RT/RW setempat. Hal ini, ungkap dia, berkaitan dengan keamanan lingkungan sekitar. Selain itu, sudah berlakunya warga pendatang harus memiliki domisili sementara memiliki manfaat tersendiri.

Ruspinuji mengatakan, domisili sementara berguna apabila ada warga pendatang yang mengalami musibah dapat dibantu dengan cepat dan tepat karena telah terdata di RT setempat.

"Anda itu lapor 1X24 jam. Buat laporan pendatang jangan tunggu sebulan. Sekarang ini lagi marak ISIS. Mana kita tahu ada teroris atau sedang ada yang merakit bom, lalu tiba-tiba meledak. Nanti tanpa SKDS kita angkat tangan. Tidak akan ada perlindungan," tutur Ruspinuji kepada warga.

Ia pun memberi waktu hingga Kamis (28/8/2014) untuk semua penghuni kos atau warga pendatang melapor diri ke ketua RT masing-masing. Apabila Kamis dilakukan pengecekan ternyata masih ada yang belum melapor, ia tak segan akan mengembalikan orang itu ke daerah asal mereka.

"Kamis pagi kalian urus. Saya tidak mau tahu. Kalau tidak diurus, kalian harus siap diangkut," tegas dia.

Dalam Operasi Biduk di sejumlah rumah kos Kebon Melati, petugas menemukan beberapa penghuni kos tidak melapor diri kepada ketua RT. Bahkan, tidak sedikit dari penghuni kos sudah tinggal lebih dari satu bulan di Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com