Kendala Terbesar Kenapa ERP Belum Bisa Diterapkan di Jakarta

Menurut Kepala UP ERP Leo Amstrong, kendala terbesar ERP belum terlaksana adalah belum adanya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang membawahinya. Sebab, BLUD lah yang nantinya mengelola sistem ERP tersebut.

"Selama belum ada BLUD kami belum dapat melakukan lelang. Setelah BLUD terbentuk, kemudian baru bisa lelang," kata Leo seusai Dialog Publik tentang Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta, Selasa (16/6/2015).

Sebagai informasi, BLUD merupakan badan yang mengatur sebuah layanan yang bersifat kedaerahannya.

Dengan adanya BLUD, uang yang diperoleh dari sebuah layanan tersebut bisa dimanfaatkan untuk keperluan memperbaiki layanan.

Sehingga dalam sistem ERP, uang dari hasil pemotongan saldo tiap kendaraan melintas di daerah ERP akan dimanfaatkan pula untuk transportasi.

Tujuan ERP adalah untuk membatasi penggunaan transportasi pribadi, sehingga uang retribusinya juga seharusnya digunakan untuk memperbaiki transportasi umum.

Saat ini, kata Leo, BLUD belum bisa terbentuk. Sebab prosesnya masih terkendala di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Namun, diharapkan prosesnya akan selesai secepatnya. Sehingga setelahnya UP ERP akan meneruskan prosesnya ke Biro Hukum untuk membentuk BLUD.

Proses itu kemungkinan memakan waktu dua hingga tiga pekan. Untuk menyelesaikan BLUD juga dibutuhkan Peraturan Gubernur (Pergub).

Karena itu, Leo berjanji untuk segera menyelesaikan urusan tersebut supaya sistem ERP memasuki lelang operator. Selain itu, menurut Leo, ERP merupakan sistem yang konsepnya menyeluruh.

"Ini projek utuh yang membutuhkan waktu panjang, multiyears. Sementara APBD itu single years, jadi harus dipikirkan itu juga," kata dia.

Ia pun berharap semua pemangku kebijakan bisa bekerja sama dalam mempercepat proses terimplementasikan ERP ini. Bila sudah melewati proses lelang, maka ia percaya akan ada akselerasi perkembangan dari ERP.