Meski Ada Penyelewengan, Sistem Penyaluran KJP Dianggap Sudah Tepat

Menurut dia, sistem penyaluran langsung melalui rekening penerima mempermudah proses pengawasan. Arie mengatakan mudahnya proses pengawasan itulah yang membuat penyalahgunaan dana KJP bisa cepat terungkap.

Karena itu ia menegaskan tidak akan ada perubahan terhadap sistem penyaluran KJP, apalagi  sampai mengubahnya menjadi penyaluran dengan sistem tunai.

"Bayangkan kalau diberikan tunai. Bagaimana mengontrol 489.000 orang. Enggan mungkin masing-masing orang diikutin terus. Jadi cara yang paling tepat guna memang yang sekarang ini," kata Arie saat dihubungi, Rabu (5/8/2015).

Arie mengatakan jumlah penerima KJP yang disinyalir menyalahgunakan dana tersebut ada 20 orang. Ia menyebut jumlah tersebut tidak sampai 1 persen dari jumlah keseluruhan penerima KJP.

Atas dasar itu, Arie menilai masih adanya penyalahgunaan dana KJP dengan cara memanfaatkan fasilitas electronic data capture (EDC) lebih disebabkan rendahnya kesadaran dari si penerima, terutama oleh si orangtuanya.

"Kasus kemarin memang membuktikan masih ada orang tua yang tidak jujur. Menyalahgunakan.  Kalau yang lalu diberi kesempatan tunai, belinya macam-macam," ujar Arie yang sebelumnya mengungkap modus penyalahgunaan dana KJP. [Baca: Penerima Kartu Jakarta Pintar Jual Kartunya Rp 400.000]

Ia menyebut penyalahgunaan dana KJP tidak dilakukan langsung oleh pemilik kartu, melainkan oleh orang lain yang membayar kartu tersebut dengan uang tunai dengan harga sekitar Rp 400.000-Rp 500.000 kepada pemilik kartu.

Uang tunai tersebut sebenarnya lebih kecil ketimbang saldo di dalam kartu KJP yang bisa mencapai Rp 750.000.

Arie menduga pemilik kartu tergiur karena saldo yang ada di dalam KJP tidak bisa dicairkan secara tunai. Kalaupun bisa, maksimal hanya Rp 50.000 setiap minggunya.

Secara terpisah, Bank DKI mengimbau agar tempat-tempat perbelanjaan yang menjual barang yang tidak terkait kebutuhan pendidikan tidak melayani pemilik kartu Bank DKI yang bertanda KJP. Hal itu dikhususkan kepada tempat-tempat perbelanjaan yang telah memiliki fasilitas EDC dari Bank DKI.

"Antara kartu KJP dan yang non-KJP kan secara tampilan berbeda. Jadi sebaiknya kalau ada yang membawa kartu KJP (di tempat perbelanjaan non kebutuhan pendidikan), tidak usah dilayani," kata Corporate Secretary Bank DKI Zulfarsah di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/8/2015).