Sekretaris DPRD Ahmad Sotar Harahap mengatakan kondisi tersebut terpaksa dilakukan agar tidak ada lagi pungutan terhadap pengguna jasa parkir.
"Biarkan dulu lah (semrawut). Maunya gratis kan. Ya sudah," kata dia di Gedung DPRD DKI, Rabu (2/9/2015).
Meski membiarkan parkiran semrawut untuk sementara, Sotar memastikan ke depannya parkiran di gedung wakil rakyat itu akan dikelola oleh Unit Pengelola Terpadu (UPT) Perparkiran dari Dinas Perhubungan. (Baca: Juru Parkir Menghilang, Tempat Parkir Motor di Gedung DPRD DKI Semrawut)
"Kita akan kerja sama dengan Perhubungan. Biarkan Perhubungan saja yang mengurus. Pakai parkir mesin. Besok saya rapat dengan mereka," ujar Sotar.
Sebelumnya, kondisi parkiran sepeda motor di Gedung DPRD DKI Jakarta terlihat lebih semrawut dari biasanya.
Pantauan Kompas.com, banyak sepeda motor yang terparkir sembarangan di jalur masuk kendaraan.
Diduga hal ini terjadi pasca maraknya pemberitaan mengenai pungutan kepada pengguna jasa parkir yang dinilai tidak sesuai ketentuan yang baru.
Para juru parkir yang sebelumnya sempat menjadi sorotan kini sudah tak terlihat lagi. Hal ini mengakibatkan pengguna jasa parkir tidak perlu lagi membayar uang parkir Rp 2.000 di pintu keluar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.