Lebih 1.000 Buruh Akan Demo Lagi Ahok di Balai Kota dan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Lebih dari 1.000 buruh akan kembali melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis (2/6/2016) ini. Ribuan buruh itu juga akan bergeser dan berunjuk rasa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, aksi unjuk rasa itu untuk memprotes Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan meminta KPK menetapkan Ahok sebagai tersangka.

"Kami akan aksi lagi di Balai Kota dan KPK lagi. Kalau di Balai Kota pukul 10.00-11.00, untuk di KPK pukul 12.00 sampai dengan selesai," kata Iqbal saat dihubungi Kompas.com, Kamis pagi.

Dirinya menyatakan, sejumlah elemen buruh selain KSPI akan bergabung, dan estimasi massa buruh yang berunjuk rasa mencapai 1.500 orang.

"Tapi yang sudah confirm sampai dengan semalam 1.300 orang," ujar Iqbal.

Tuntutan buruh dan kaitannya dengan mendemo Ahok, lanjut Iqbal, ada beberapa hal. Misalnya, terbongkarnya di media dokumen penggunaan dana CSR oleh suatu pengembang untuk dana penggusuran. (Baca: Ditemukan Selongsong Gas Air Mata Bukan Milik Polisi Setelah Ricuh Demo Ahok di KPK)

Buruh menilai, Ahok akhirnya jadi tunduk kepada pemilik modal karena kebijakannya yang kerap menggunakan dana CSR. Buruh khawatir kebijakan Ahok itu berimplikasi pada mereka.

"Kami memang merasa aneh selama Pak Ahok memimpin Jakarta, upah minimum itu murah. Bagaimana tiga tahun berturut-turut upah DKI lebih rendah dari Bekasi dan Karawang. Patut diduga ini ada kepentingan modal barter CSR agar upah minimum itu tidak tinggi dan tidak layak," ujar Iqbal.

Ia juga menyoroti pernyataan Ahok dua atau tiga tahun lalu saat bertemu pimpinan buruh bahwa UMP DKI seharusnya Rp 6 juta-Rp 7 juta. Namun, UMP DKI saat ini Rp 3,1 juta.

"Padahal, kota di ASEAN seperti Manila itu sudah Rp 4,6 juta, Bangkok Rp 3,6 juta, Kuala Lumpur Rp 3,4 juta sampai Rp 3,6 juta, tapi Jakarta baru Rp 3,1 juta. Enggak masuk akal nih kebijakan Gubernur DKI," ujar Iqbal.

Selain itu, ia menuding ada pembiaran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada kasus banyaknya tenaga kerja outsourcing yang bekerja di sejumlah perusahaan di Ibu Kota, tetapi tanpa tindakan. Pembiaran itu yang diduganya terkait dengan CSR.

"Ini patut diduga ada barter CSR, ini yang kita marah," ujarnya. (Baca: Polisi Menduga Demo di Depan Gedung KPK Sudah Direncanakan Rusuh)