Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPRD DKI Minta Disdukcapil Umumkan Warga Penerima Suket

Kompas.com - 07/02/2017, 09:41 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengumumkan nama warga penerima surat keterangan (Suket). Dewan meminta pengumuman dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang jatuh pada 15 Februari mendatang.

Suket merupakan pengganti e-KTP bagi warga yang sudah merekam data namun belum memiliki fisik e-KTP.

Sekretaris Komisi A Syarif menilai, pengumuman data warga penerima Suket penting untuk mencegah adanya pemilih ganda saat pilkada.

"Dari sebulan yang lalu kita sudah minta ke Dukcapil jumlahnya berapa. Tapi Dukcapil baru menyampikan melalui media jumlahnya saat ini 57.000. Sementara temuan dugaan kita lebih dari itu," kata Syarif kepada Kompas.com, Senin (6/2/2017).

Menurut Syarif, dari temuan Komisi A, jumlah warga penerima Suket mencapai 85.000. Syarif menengarai di antaranya jumlah tersebut ada warga yang sebenarnya sudah memiliki e-KTP.

"Ada kemungkinan di data pemilih ada. Dibikin Suket, didata lagi," ujar Syarif.

Syarif menjelaskan, dugaannya itu didasarkan pada belum clear-nya data kependudukan. Ia mencontohkan adanya warga yang masih terdata di tempat tinggalnya yang lama, padahal sudah pindah dan terdata di tempat tinggal yang baru.

"Misalnya saya ber-KTP DKI, domisili di timur, tapi pernah tinggal di pusat. Yang di pusat itu belum ke-delete," kata Syarif.

Kepala Dukcapil DKI Jakarta Edison Sianturi menjelaskan, hingga 29 Januari 2017, jumlah Suket yang dikeluarkan Dinas Dukcapil baru mencapai 57.763 lembar.

"Suket jumlahnya yang telah kami update sebanyak 57.763 per tanggal 29 Januari. Enggak ada itu (yang mengatakan sampai 178.000)," ujar Edison di Balai Kota DKI Jakarta.

Edison menyampaikan, petugas Dukacapil juga telah menempelkan seluruh daftar pemilih tetap (DPT) yang memiliki suket di seluruh kelurahan di Jakarta. Hal itu, kata Edison, guna menunjukkan transparansi Pemprov DKI terkait penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2017.

Dengan dibukanya daftar pemilik suket, diharapkan warga bisa membantu mengawasi pelaksanaan Pilkada DKI pada 15 Februari 2017.

"Sudah ditempel suket-suket di semua kelurahan, kami sudah publikasikan. Semuanya sudah ditempel  dan dipadankan dengn DPT. Misalnya di Johar baru semuanya sudah ditempel di (kelurahan) Johar Baru," ujar Edison.

Kompas TV Tidak Terdaftar di DPT dan DP4, Suara Hangus!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TikToker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

TikToker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

Megapolitan
Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Megapolitan
Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi 'Online' di Depok yang Jual Koin Slot lewat 'Live Streaming'

Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi "Online" di Depok yang Jual Koin Slot lewat "Live Streaming"

Megapolitan
Punya Penjaringan Sendiri, PDI-P Belum Jawab Ajakan PAN Usung Dedie Rachim di Pilkada Bogor

Punya Penjaringan Sendiri, PDI-P Belum Jawab Ajakan PAN Usung Dedie Rachim di Pilkada Bogor

Megapolitan
Begini Tampang Dua Pria yang Cekoki Remaja 16 Tahun Pakai Narkoba hingga Tewas

Begini Tampang Dua Pria yang Cekoki Remaja 16 Tahun Pakai Narkoba hingga Tewas

Megapolitan
Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi Mulai Mei 2024

Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi Mulai Mei 2024

Megapolitan
Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Megapolitan
Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Megapolitan
Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Megapolitan
PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

Megapolitan
Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Megapolitan
Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Megapolitan
Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Megapolitan
Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com