Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/04/2017, 15:25 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama selama ini menerapkan sistem e-budgeting untuk digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

Meski berganti gubernur, Ahok (sapaan Basuki) mengatakan, sistem e-budgeting tetap bisa diteruskan selama kepala daerah yang memimpin ingin menggunakannya.

"Sistem e-budgeting semua bisa tetap jalan, kecuali gubernurnya tidak mau," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (25/4/2017).

Namun, hal berbeda akan terjadi jika gubernurnya tidak ingin menerapkan sistem e-budgeting. Apalagi kalau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati juga diganti oleh gubernur yang baru. Jika seperti itu, dia khawatir sistem e-budgeting tidak akan berlanjut.

"Saya yakin kalau Bu Tuty tidak diganti, pasti aman. Kecuali Bu Tuty dicopot atau gubernurnya perintahkan enggak mau (pakai sistem e-budgeting)," ujar Ahok.

Baca: Cegah Korupsi APBD, KPK Dorong Penerapan E-Budgeting

Sistem e-budgeting membuat tidak sembarang orang bisa melakukan input program ke dalam APBD. Hanya pihak-pihak tertentu saja yang memiliki password atau akses ke dalam sistem e-budgeting tersebut.

Oknum-oknum eksekutif dan legislatif tidak bisa memasukan anggaran siluman dalam APBD DKI. Biasanya, input program ke dalam sistem e-budgeting dilakukan bersama-sama di ruangan Bappeda.

Ahok bercerita, dia pernah ribut dengan oknum DPRD DKI dan oknum SKPD karena sistem e-budgeting ini.

"Gubernur DKI tuh sederhana, kamu berani pecat orang yang nyolong enggak. Tahun 2014 kan pada enggak mau ngisi (e-budgeting), saya pecatin semua. Tahun 2015 diisi, DPRD ngelawan, enggak mau tandatangan. Itu kejadian yang mau impeachment saya itu," ujar Ahok.

Baca: Sekda DKI: APBD Bisa Dilihat DPRD, tetapi Tidak Bisa Mengubahnya

Ahok pun menekankan semua kebijakan di Pemprov DKI sangat tergantung pada kepala daerah yang memimpin. Sistem e-budgeting hanya bisa berjalan dengan dukungan dari gubernurnya.

"Kalau kepala lurus, bawahnya enggak berani enggak lurus. Itu teorinya," ujar Ahok.

Adapun, masa kepemimpinan Ahok dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat akan berakhir pada Oktober 2017. Selanjutnya, Jakarta akan dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2017-2022.

Berdasarkan hasil real count KPU DKI, pasangan calon Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menang dalam Pilkada DKI 2017. Penetapan hasil pilkada oleh KPU DKI baru akan dilakukan pada Mei 2017 nanti.

Kompas TV Pembahasan APBD Jakarta Jadi Fokus Ahok & Anies
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Penerangan JPO Depan Trisakti Dikeluhkan Redup, Pengamat: Jangan-jangan Tidak Ada Anggaran...

Penerangan JPO Depan Trisakti Dikeluhkan Redup, Pengamat: Jangan-jangan Tidak Ada Anggaran...

Megapolitan
Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Megapolitan
Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Mengaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Mengaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Megapolitan
Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Megapolitan
Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi 'Food Estate' Jakarta

Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi "Food Estate" Jakarta

Megapolitan
Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Megapolitan
Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Megapolitan
Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Megapolitan
Di Usia Senja, Marbut di Pondok Labu Ini Tak Punya Kartu Lansia dan BPJS

Di Usia Senja, Marbut di Pondok Labu Ini Tak Punya Kartu Lansia dan BPJS

Megapolitan
Megahnya Masjid As Sofia Bogor yang Disebut Miniatur Masjid Nabawi

Megahnya Masjid As Sofia Bogor yang Disebut Miniatur Masjid Nabawi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 19 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 19 Maret 2024

Megapolitan
Soal Gaji Marbut Masjid, Tamin: Alhamdulillah, yang Penting Bersyukur

Soal Gaji Marbut Masjid, Tamin: Alhamdulillah, yang Penting Bersyukur

Megapolitan
KPU DKI Buka Pendaftaran Cagub Independen Mulai 5 Mei 2024, Syaratnya KTP Warga Pendukung

KPU DKI Buka Pendaftaran Cagub Independen Mulai 5 Mei 2024, Syaratnya KTP Warga Pendukung

Megapolitan
Polisi dan Warga Ciduk 15 Remaja di Depok yang Hendak Tawuran

Polisi dan Warga Ciduk 15 Remaja di Depok yang Hendak Tawuran

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 19 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 19 Maret 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com