Begini Cara Penghuni Rusun Curangi Sistem Pembayaran Sewa

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) Tambora, Ahmad Fauzi mengungkapkan berbagai kecurangan penghuni rusun dalam hal pembayaran sewa.

Fauzi menjelaskan, penghuni rusun di Jakarta harus membayar uang sewa lewat Bank DKI. Sehingga mereka wajib memiliki rekening tabungan di bank milik Pemprov DKI itu.

Setelah memiliki rekening tabungan, lanjut Fauzi, penghuni rusun harus memasukkan uang dalam jumlah tertentu sebagai deposit.

"Biasanya deposit itu besarannya tiga kali tarif retribusi sewa rusun. Misalnya harga sewa rusun Rp 500.000 ya depositnya harus Rp 1.500.000, ini untuk rusun umum seperti Rusun Flamboyan dan Tambora ya," paparnya.

Baca: Menunggak sewa, Lebih dari 100 KK di Dua Rusun Terancam Angkat Kaki

Fauzi melanjutkan, setelah proses pembuatan rekening tabungan selesai penghuni rusun harus menyetor uang retribusi sewa setiap bulan ke dalam rekening masing-masing.

Nantinya Bank DKI akan memotong dana dalam tabungan mereka sesuai besaran tarif sewa rusun.

"Nah sayangnya proses pemotongan tarif sewa itu tidak seketika dilakukan ketika penghuni rusun menyetor biaya sewa. Mungkin siang sekitar jam 13.00-14.00 WIB baru terpotong saldonya," kata dia.

Fauzi melanjutkan, jeda waktu antara penyetoran dan pemotongan saldo itu kemudian dimanfaatkan sejumlah penghuni rusun yang "nakal".

"Jadi sering ada kasus para penghuni paginya menyetor, lalu meminta pihak bank mengeprint setoran tersebut di buku tabungannya," kata Fauzi.

"Lalu ditunjukkan kepada kami sebagai pengelola sebagai bukti dia sudah menyetor uang sewa. Tapi sebelum jam 13.00 WIB dia kembali lagi ke ATM untuk tarik lagi uang itu. Itu namanya kan enggak niat bayar," Fauzi menegaskan.

Menurut Fauzi, pihaknya telah berulang kali mengimbau warga agar laporan pembayaran dilakukan setelah Bank DKI memotong saldo tabungan mereka.

"Jadi harusnya kan yang dilaporkan itu print-print-an buku tabungan setelah dipotong saldonya," ujarnya.

Ia mengatakan, dengan tindakan ini, data tunggakan sewa warga menjadi tidak ter-update bengan baik.

Baca: Bertemu Djarot, Penghuni Rusun Tambora Keluhkan Mahalnya Biaya Sewa

Pengelola rusuh pun harus melakukan update data secara rutin melalui aplikasi Content Management System (CMS) Bank DKI.

"Padahal kan sebenarnya kalau enggak jadi batar sewa itu kan datanya ada di pihak bank, tapi mereka mencoba menipu kami, ya tetap saja hitungannya menunggak sewa. Kan jadi mereka yang rugi sendiri," pungkasnya.