Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandi Mengaku Belum Bahas Janji Lepas Saham Bir Milik Pemprov DKI

Kompas.com - 23/10/2017, 22:21 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku belum membahas soal janjinya untuk melepas saham milik Pemerintah Provinsi DKI di salah satu perusahaan bir, PT Delta Djakarta Tbk.

Berdasarkan hasil peninjauan terhadap badan usaha milik daerah (BUMD) milik DKI, Sandi menyebut memang ada masyarakat yang menginginkan Pemprov DKI Jakarta menjual saham tersebut.

"Memang ada beberapa keinginan dari kelompok masyarakat yang menginginkan terbuka peluang untuk mengivestasikan Delta Jakarta, tapi pada saat ini kami belum pada tahap untuk pembahasan," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (23/10/2017) malam.

Sandi menuturkan, pembahasan soal melepas saham di PT Delta Djakarta Tbk sangat sensitif. Sebab, PT Delta Djakarta merupakan perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa.

Baca juga : Menimbang Rencana Anies-Sandiaga Melepas Saham Bir Milik Pemprov DKI

 

Sandi tidak ingin komentarnya justru memengaruhi harga saham.

"Kami sebagai pemegang saham mestinya tidak memberikan komentar yang mungkin berpengaruh terhadap pergerakan harga saham," kata Sandi.

Direktur Pemasaran PT Delta Djakarta, Ronny Titiheruw, menyebut belum ada pembicaraan resmi antara Pemprov DKI Jakarta dengan perseroan untuk menjual saham.

Meski demikian, Ronny mempersilakan Pemprov DKI Jakarta jika ingin menjual saham perseroan. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki 26 persen saham perseroan.

"Itu sih hak mereka (menjual saham). Ya hak perogratif mereka sebagai pemegang saham. Dia (Pemprov DKI Jakarta, bukan saham pengendali," ujar Ronny di Senayan National Golf Club House, Jakarta, Senin (23/10/2017).

Baca juga : Sandi Larang Perusahaan Terkait Dirinya Ikut Tender Saham Bir Pemprov DKI

Sandi pernah berjanji akan melepas saham milik Pemprov DKI di PT Delta Djakarta Tbk pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sandi mengatakan, aneh rasanya jika Pemprov DKI memiliki saham yang tidak berkepentingan langsung dengan kebutuhan warga Jakarta.

Saat itu, Sandi menyebut akan segera melepas saham tersebut setelah dilantik menjadi wakil gubernur.

"Tidak esensial sebuah pemerintah provinsi memiliki saham di perusahaan yang tidak memiliki kepentingan terhadap hajat hidup orang banyak," ujar Sandiaga di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (23/4/2017).

Pemprov DKI memiliki saham sebesar 26,25 persen di PT Delta Djakarta Tbk. PT Delta Djakarta memegang lisensi produksi dan distribusi beberapa merek bir internasional. DKI sudah menanam saham sejak tahun 1970.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Megapolitan
Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Megapolitan
Dishub DKI Imbau Pengelola Minimarket Ajukan Izin Perparkiran

Dishub DKI Imbau Pengelola Minimarket Ajukan Izin Perparkiran

Megapolitan
Polres Bogor Buat Aplikasi 'SKCK Goes To School' untuk Cegah Kenakalan Remaja, Apa Isinya?

Polres Bogor Buat Aplikasi "SKCK Goes To School" untuk Cegah Kenakalan Remaja, Apa Isinya?

Megapolitan
Depresi, Epy Kusnandar Tak Dihadirkan dalam Konferensi Pers Kasus Narkobanya

Depresi, Epy Kusnandar Tak Dihadirkan dalam Konferensi Pers Kasus Narkobanya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com