Jadi "The Leader of Road to WTP" DKI, Apa Saja Strategi Sandi?

JAKARTA, KOMPAS. com - Sebagai pemimpin upaya pencapaian target opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga ternyata telah memiliki berbagai strategi.

"Semua bagian dari road to WTP, ini 5 bulan ke depan, sekarang kita ada countdown-nya, menghitung hari. Saya mendapat tugas dari Pak Gubernur untuk memimpin proses ini dari permasalahan yang ada, yang pertama adalah aset," ujar Sandi di depan Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (27/10/2017).

Ia mengatakan, Pemprov DKI telah melakukan pertemuan dan diskusi dengan BPK terkait area-area yang harus difokuskan terkait hal ini. Ia menilai, penuntasan masalah terkait aset DKI ini merupakan poin paling penting untuk mewujudkan opini WTP DKI.

Baca juga : Sandi: Target Opini WTP Maha Berat, Jakarta 4 Tahun Tak Pernah WTP

"Kebetulan Alhamdulillah untuk tanah sudah 100 persen dan bangunan 99,5 persen (clear). Untuk jenis aset yang lain kita akan kejar untuk 5 bulan ke depan."

"Untuk temuan ada sekitar 6.000 temuan yang belum ditindaklanjuti, tadi saya baru duduk sama Pak Zainal dari inspektorat, target kita akan tindaklanjuti semua," kata dia.

Menurut dia, dari 6.000 item proyek di DKI yang belum ditindaklanjuti menurut temuan BPK, ada beberapa proyek besar yang harus terlebih dulu dituntaskan.

"Ada item-item besar seperti tanah Cengkareng, Sumber Waras, dan pengadaan UPS (Uninterruptible Power Supply)."

Baca juga : Anies Ingin Opini WTP pada 2018, Perintahkan Sandi Memimpin Perbaikan

"Saya sudah mendapat mandat dari Pak Anies untuk memastikan bahwa item-item besar ini tertangani baik dari segi hukumnya maupun akuntansinya, sehingga temuan ini bisa dikategorikan ditindaklanjuti oleh BPK," ujarnya.

Ia mengatakan, strategi penting lainnya untuk merealisasikan target WTP DKI adalah kuatnya koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI.

"Dengan koordinasi yang baik kita akan fasihkan penyelesaian temuan-temuan besar aset yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan dan bidang lainnya tersebut," ujarnya.

Sebelumnya Sandi mengatakan, target WTP terhadap laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2017 dari BPK merupakan sesuatu yang berat. Sebab, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) sejak 2013.

Baca juga : Opini WTP Kerap Jadi Modal Politik, BPK Bilang Itu Cuma Kulit-kulitnya

"(Target opini WTP) ini maha berat nih karena empat tahun terakhir Jakarta tidak pernah WTP. Saya ditugaskan untuk memimpin proses ini," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (24/10/2017).

Sandi mengatakan akan melaporkan semua proses perbaikan untuk mengejar target opini WTP tersebut secara berkala. Perbaikan yang diprioritaskan yakni pencatatan aset yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta dan menindaklanjuti sekitar 6.000 temuan BPK dalam laporan keuangan tahun 2016.

Baca juga : Anies di Kemendikbud WTP 2 Tahun Berturut-turut, Pemprov DKI Hanya WDP

"Saya akan buka secara transparan road to WTP. Jadi road to WTP ini akan kami lakukan setiap minggu capaiannya seperti apa dari aset, dari temuan," kata Sandi.