Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Minta PKL Tak Ladeni Pungli di Tanah Abang

Kompas.com - 15/11/2017, 23:18 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta para pedagang, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk disiplin dan tidak mentoleransi adanya pungutan liar. Sandi menyatakan hal tersebut untuk menanggapi adanya sewa lahan di trotoar kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Kami minta para pedagang, PKL (pedagang kaki lima), usaha mikro, untuk juga disiplin, tidak mentoleransi adanya pungutan liar tersebut," ujar Sandi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (15/11/2017).

Sandi mengatakan, Dinas UMKM DKI Jakarta saat ini sedang mengecek adanya sewa-menyewa lahan di trotoar kawasan Tanah Abang. Dia berjanji akan menindak tegas adanya pungutan liar tersebut.

"Kita harus sama-sama menertibkan itu," kata dia.

Baca juga : Menyaksikan Preman Meminta Jatah Harian kepada PKL Tanah Abang

Jalur pedestrian di seberang pintu keluar Stasiun Tanah Abang diokupasi PKL, pejalan kaki berjalan di badan jalan, Kamis (9/11/2017). Kompas.com/Sherly Puspita Jalur pedestrian di seberang pintu keluar Stasiun Tanah Abang diokupasi PKL, pejalan kaki berjalan di badan jalan, Kamis (9/11/2017).
Tak hanya itu, Sandi menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak pernah melakukan pungutan liar. Iuran yang dibenarkan di Pemprov DKI Jakarta hanya uang retribusi.

"Kami ada ketentuan retribusi yang menjadi koridor bagi Pemprov, tapi kalau misalnya ada pungutan di luar itu, itu ilegal," ucap Sandi.

Baca juga : Dulu Sewa Lapak di Trotoar Tanah Abang Rp Sejuta, Kini Rp 500 Ribu

Beberapa pedagang yang menduduki jalur pedestrian di kawasan Pasar Tanah Abang menyebut harga sewa lahan di trotoar saat ini hanya Rp 500.000 per bulannya.

Harga itu hanya setengah dari harga sebelum Tanah Abang sempat tertata rapi pada era mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

Sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) berdagang di atas trotoar di Tanah Abang, Jakarta, Rabu (18/10/2017). Meskipun sudah ditertibkan, para PKL tersebut masih saja berjualan di atas trotoar dengan alasan harga sewa toko yang sangat mahal.ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGA Sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) berdagang di atas trotoar di Tanah Abang, Jakarta, Rabu (18/10/2017). Meskipun sudah ditertibkan, para PKL tersebut masih saja berjualan di atas trotoar dengan alasan harga sewa toko yang sangat mahal.
Maesaroh (42), seorang PKL yang berjualan di trotoar, mengaku turun ke jalan karena tahu harga sewa yang murah tersebut. Dia juga memiliki toko di Pasar Blok F Tanah Abang.

"Di kios biar suami saya yang jaga, saya pindah ke sini. Harga sewanya murah cuma Rp 500.000 sebulan, tapi yang beli lebih banyak," kata dia.

Baca juga : Lulung Akui Punya Lahan yang Disewakan untuk PKL Tanah Abang

Menurut Maesaroh, sebelumnya, harga sewa lahan bisa mencapai Rp 1 Juta untuk periode satu bulan. Saat ini, harga menjadi Rp 500.000 per bulannya.

Michael, salah seorang PKL, mengatakan hal serupa. Menurut dia, turunnya harga itu sejak salah seorang tokoh yang terkenal sebagai penguasa Tanah Abang, tidak lagi "bertaring".

Kompas TV Salah satu pekerjaan rumah pemerintah provinsi DKI Jakarta adalah pembenahan kawasan Tanah Abang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Megapolitan
Kebakaran Tempat Agen Gas dan Air di Depok, Satu Orang Meninggal Dunia

Kebakaran Tempat Agen Gas dan Air di Depok, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Banyak Warga Berbohong: Mengaku Masih Tinggal di Jakarta, padahal Sudah Pindah

Banyak Warga Berbohong: Mengaku Masih Tinggal di Jakarta, padahal Sudah Pindah

Megapolitan
Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Megapolitan
Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika dkk ke Lido untuk Direhabilitasi

Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika dkk ke Lido untuk Direhabilitasi

Megapolitan
Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Megapolitan
Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Megapolitan
Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Megapolitan
Heru Budi Harap 'Groundbreaking' MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Heru Budi Harap "Groundbreaking" MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Megapolitan
Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com