Sandiaga: DKI Juga Terima Ribuan "Data Sampah"

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa laporan palsu atau "data sampah" juga banyak diterima oleh Pemprov DKI melalui berbagai layanan di Jakarta Smart City.

Hal ini disampaikan Sandi setelah Menteri Hukum dan Ham Yasona Laoly mengungkapkan sistem online pihak imigrasi terkendala karena ada 72.000 permintaan palsu untuk pembuatan paspor yang masuk.

"DKI juga sama. Dari data yang masuk laporan banjir dan laporan masyarakat, hampir 60 persen itu data-data sampah. Fake data. Setiap ada laporan misal ada banjir laporan 5.000, sebanyak 2.700-nya adalah data sampah," ucap Sandiaga yang ditemui di Festival Keimigrasian, Monas, Minggu (21/1/2018).

(Baca juga: Sandiaga: Fenomena Milenial, Dulu Nabung Beli Tanah, Sekarang Traveling)

Sandi mengungkapkan, untuk membersihkan data sampah tersebut, saat ini pemerintah membentuk tim khusus bernama 'data cleansing team'. Tim ini termasuk dalam tim Jakarta Smart City.

Sandiaga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Dirjen Imigrasi untuk bekerja sama membereskan masalah ini.

"Saya sudah tawarkan bantuan ke Pak Menteri. Jadi ini bukan hanya kami yang hadapi, tetapi juga dari Dubes Maroko dan Australia sama mengalami masalahnya. Jadi ini fenomena yang harus dihadapi bersama," ucap Sandi.

Sebelumnya, Yasona mengungkapkan bahwa masalah data palsu membuat sistem online pengajuan paspor menjadi terganggu. Dia berharap, oknum-oknum tersebut dapat diusut oleh pihak kepolisian.

Yasona mengatakan, saat ini kementerian sedang mempersiapkan sistem yang lebih tangguh dari kemungkinan gangguan seperti data palsu.

(Baca juga: Berburu Paspor Kilat di Monas, Warga Berdatangan dari Jam 2 Pagi)

Sementara itu, ribuan warga mengantre di Monas dalam Festival Keimigrasian yang menyediakan layanan pembuatan paspor kilat. Warga sudah mengantre sejak pukul 2 pagi dan berharap mendapatkan paspor yang disediakan sebanyak 1.600 buah di acara tersebut.