Dinas KUMKMP DKI Tuding PPK Kemayoran Ambil Keputusan Sepihak soal Lenggang Kemayoran - Kompas.com

Dinas KUMKMP DKI Tuding PPK Kemayoran Ambil Keputusan Sepihak soal Lenggang Kemayoran

Kompas.com - 13/02/2018, 23:27 WIB
Kepala Dinas UMKM dan Perdagangan DKI Jakarta Irwandi di kawasan Kuningan, Jumat (4/8/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Kepala Dinas UMKM dan Perdagangan DKI Jakarta Irwandi di kawasan Kuningan, Jumat (4/8/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com Kepala Dinas KUMKMP DKI Jakarta Irwandi mengatakan, pihaknya belum mencarikan lokasi relokasi bagi para pedagang Lenggang Jakarta Kemayoran, Jakarta Pusat.

Adapun lahan tersebut hendak dibangun Mapolres Jakarta Pusat yang baru.

Irwandi mengatakan, pembangunan itu karena Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK) sebagai pemilik lahan mengambil keputusan sepihak dengan mempersingkat kontrak perjanjian kerja sama (PKS).

Baca juga: Mapolres Jakarta Pusat Akan Dibangun di Lenggang Kemayoran, Polisi Minta Pedagang Direlokasi

Pada 2016, PPKK meminjamkan lahan tersebut kepada Pemprov DKI dengan PKS yang telah disepakati.

"Belum ada lokasi relokasinya. Kami PKS dengan PPKK (sampai) Juni 2019, pihak PPKK sepihak mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan PKS yang sudah disepakati," ujar Irwandi kepada Kompas.com, Selasa (13/2/2018).

Ia menilai, PPKK tidak menghormati perjanjian kerja sama tersebut.

Baca juga: Jalan Panjang Mapolres Jakarta Pusat Punya Markas Baru

Padahal, pembuatan PKS tersebut juga disertai kuasa Gubernur DKI Jakarta.

Irwandi mengatakan, pihaknya telah menerima surat PPKK bahwa lahan tersebut akan dijadikan Mapolres Jakarta Pusat.

Dinas KUMKMP juga telah mengirimkan surat balasan yang menyatakan bahwa PKS tersebut harus sama-sama dihormati.

Baca juga: Dirut PPK Kemayoran Sebut Dinas KUMKMP DKI Langgar Perjanjian Kerja Sama

Pihaknya masih menunggu langkah PPKK untuk menyikapi masalah tersebut.

"Melecehkan Pemda DKI itu orang, kalau mau cari duit, mau komersil jangan begitu. Ini PPK Kemayoran jahat, kan, belum habis PKS-nya. Saya ada kuasa dari gubernur sampai 2019, kenapa dia langsung buat bangunan itu," ujarnya.


Kompas TV Penertiban pedagang kaki lima selalu menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penataan pedagang kaki lima di sejumlah titik belum optimal.

Komentar

Close Ads X