Dirut PPK Kemayoran Sebut Dinas KUMKMP DKI Langgar Perjanjian Kerja Sama - Kompas.com

Dirut PPK Kemayoran Sebut Dinas KUMKMP DKI Langgar Perjanjian Kerja Sama

Kompas.com - 14/02/2018, 00:08 WIB
Lenggang Jakarta KemayoranKompas.com/David Oliver Purba Lenggang Jakarta Kemayoran

JAKARTA, KOMPAS.com  Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK) Dwi Nugroho mengatakan, Dinas KUMKMP DKI Jakarta telah melanggar perjanjian kerja sama (PKS) peminjaman lahan Lenggang Kemayoran yang telah disepakati bersama.

Dwi mengatakan, Dinas KUMKMP DKI mengambil pungutan kepada para pedagang.

Hal itulah yang menyebabkan instansinya mengambil keputusan sepihak untuk memperbolehkan pembangunan Mapolres Jakarta Pusat pada Maret 2018.

Baca juga: Dinas KUMKMP DKI Tuding PPK Kemayoran Ambil Keputusan Sepihak soal Lenggang Kemayoran

Padahal, PKS antara PPKK dan Dinas KUMKMP DKI baru berakhir pada Juni 2019.

"Tanah itu diberikan gratis dipinjamkan pemerintah pusat, gratis, tidak boleh ada pungutan-pungutan di atas itu. Kalau ada pungutan, nanti ditanya auditor hasil pungutan itu," ujar Dwi kepada Kompas.com, Selasa (13/2/2018).

"Kalau dikatakan (pungutan) itu sebagai iuran dan retribusi bagaimana pengelolaannya, uangnya kemana saja, dan pelaksanaan betul tidak," tambahnya.

Baca juga: Mapolres Jakarta Pusat Akan Dibangun di Lenggang Kemayoran, Polisi Minta Pedagang Direlokasi

Ia mengatakan, apabila lahan tersebut dikomersilkan, maka harus ada kompensasi untuk pemerintah.

Selain itu, ia juga mengkhawatirkan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan menanyakan pengelolaan pungutan atau komersialisasi di lahan tersebut.

Di sisi lain, Dwi menyebut rencana pembangunan Mapolres Jakarta Pusat di sana telah direncanakan sejak lama, bahkan sebelum Dinas KUMKMP DKI meminjam lahan tersebut untuk Lenggang Kemayoran.

Pihaknya juga mengikutsertakan Dinas KUMKMP DKI untuk membahas pembangunan Mapolres Jakarta Pusat.

Baca juga: Jalan Panjang Mapolres Jakarta Pusat Punya Markas Baru

"Utamanya adalah (lahan) itu untuk kepentingan Polri. Kami sudah melalui beberapa tahapan, beberapa kali pertemuan dan pernah dihadiri beliau (Kepala Dinas KUMKMP DKI Irwandi), wakil, staf semuanya sudah kami sampaikan," ujarnya.

"Jadi, anda mengerti dong kenapa kami bicara pada tahun itu juga. Kalau ada yang tidak sesuai perjanjian, kan, kami berhak melakukan pemutusan," tambah Dwi.

Secara terpisah, Irwandi mengakui ada pungutan retribusi kepada para pedagang.

"Retibusinya Rp 3.000 (per hari)," ujar Irwandi.


Kompas TV Penertiban pedagang kaki lima selalu menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penataan pedagang kaki lima di sejumlah titik belum optimal.

Komentar

Terkini Lainnya

Fahri Hamzah Sampaikan ke Istana soal Bahaya Penggunaan Data Intelijen Sebagai Bukti di Proses Hukum

Fahri Hamzah Sampaikan ke Istana soal Bahaya Penggunaan Data Intelijen Sebagai Bukti di Proses Hukum

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Presiden Paling Berhasil adalah Jokowi, Bukan Soeharto

Budiman Sudjatmiko: Presiden Paling Berhasil adalah Jokowi, Bukan Soeharto

Nasional
Akan Ditilang Polisi, Pelanggar Lalu Lintas Ini Pura-pura Kesurupan

Akan Ditilang Polisi, Pelanggar Lalu Lintas Ini Pura-pura Kesurupan

Regional
Sudrajat Sebut Lembaga Survei Saat Ini Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan

Sudrajat Sebut Lembaga Survei Saat Ini Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan

Regional
Jokowi: Bersihkan Lembaga Pendidikan dari Ideologi Sesat Terorisme

Jokowi: Bersihkan Lembaga Pendidikan dari Ideologi Sesat Terorisme

Edukasi
'Rolling Charity', Komunitas Sedekah Bergulir untuk Kaum Papa di Kediri

"Rolling Charity", Komunitas Sedekah Bergulir untuk Kaum Papa di Kediri

Regional
58 Napi Terorisme Dipindahkan dari Nusakambangan

58 Napi Terorisme Dipindahkan dari Nusakambangan

Regional
Korut Minta Korsel Pulangkan 12 Pekerja Restoran yang Membelot

Korut Minta Korsel Pulangkan 12 Pekerja Restoran yang Membelot

Internasional
Ini Calon Gubernur Favorit Pilihan Generasi Milenial Versi Instrat

Ini Calon Gubernur Favorit Pilihan Generasi Milenial Versi Instrat

Regional
Mencekamnya Jakarta pada Hari Terakhir Berkuasanya Soeharto...

Mencekamnya Jakarta pada Hari Terakhir Berkuasanya Soeharto...

Nasional
Massilumba Oroang, Tradisi 'Kaveling' Tempat Shalat Tarawih di Masjid Polewali Mandar

Massilumba Oroang, Tradisi "Kaveling" Tempat Shalat Tarawih di Masjid Polewali Mandar

Regional
Jelang Lebaran, CFD Solo Akan Diliburkan Sementara Selama 3 Pekan

Jelang Lebaran, CFD Solo Akan Diliburkan Sementara Selama 3 Pekan

Regional
Survei Indo Barometer, Soeharto Dinilai sebagai Presiden Paling Berhasil

Survei Indo Barometer, Soeharto Dinilai sebagai Presiden Paling Berhasil

Nasional
KPU Tajungpinang: Peserta Pilkada yang Gunakan Rumah Ibadah untuk Kampanye Diberi Saksi Tegas

KPU Tajungpinang: Peserta Pilkada yang Gunakan Rumah Ibadah untuk Kampanye Diberi Saksi Tegas

Regional
Momen Langka Ibu Meghan Markle Menggandeng Pangeran Charles

Momen Langka Ibu Meghan Markle Menggandeng Pangeran Charles

Internasional

Close Ads X