Ketua DPRD DKI Akhirnya Terima LKPJ Tahun Anggaran 2017

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi akhirnya menerima atau menyetujui laporan keuangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2017 DKI Jakarta. Prasetio sebelumnya dicap bersikap politis karena tak kunjung menerima LKPJ tersebut.

Prasetio menyampaikan menerima LKPJ tersebut dalam rapat pembahasan LKPJ di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (23/7/2018). "Dengan mengucap bismillah, LKPJ ini saya terima," ujar Prasetio, sambil mengetuk palu sidang.

Ada cerita di balik persetujuan LKPJ itu. Saat rapat baru dimulai, Prasetio mengabsen satu persatu kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diundang dalam rapat.

Kepala SKPD yang tidak hadir harus dihubungi saat itu juga untuk datang ke rapat. Setelah semuanya lengkap, dia membacakan sebuah daftar berisi 41 program yang gagal lelang.

Baca juga: Prasetio: Saya Dibilang Politis, Ini Partai Pendukung Anies-Sandi Juga Mengkritik

Gagal lelang ini menjadi salah satu penyebab besarnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun 2017. Setelah itu, dia meminta semua anggota Dewan yang hadir mengemukakan pendapat mereka.

Hampir semua anggota Dewan menyoroti besarnya SILPA yang sampai Rp 13,1 triliun. Termasuk anggota Dewan dari fraksi partai pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

Prasetio mengatakan, ini merupakan tanda bahwa dirinya tidak bersikap politis dalam hal ini.

"Bukan politis juga loh, kita mengoreksi karena kami fungsinya mengawasi. Kalau Bapak-bapak enggak benar juga, teman-teman Dewan pasti akan teriak. Siapapun dia, walaupun dari partai pendukung," ujar Prasetio.

Baca juga: Ketua DPRD Belum Tanda Tangan LKPJ, Sandiaga Minta Pengesahan Jangan Dicampuri Politik

Sebelumnya, rapat LKPJ sudah berlangsung beberapa kali. Namun, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi belum kunjung menerima LKPJ 2017 itu.

Alasannya karena SILPA yang terlalu besar hingga Rp 13,1 triliun. Prasetio menyebut, SILPA itu melonjak dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 7 triliun.

Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno menilai sikap Prasetio politis.

"Kami ingin juga pisahkan proses politik dari proses pengesahannya LKPJ karena ini sesuatu hal yang rutin sebetulnya," kata Sandiaga.