Nasib Kantor Lurah Jembatan Besi yang Diperjuangkan di APBD-P 2018...

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah hampir gagal untuk kedua kalinya, pengadaan kantor Lurah Jembatan Besi akhirnya mendapat perhatian serius oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta.

DPRD sempat dibuat meradang oleh sikap Pemerintah Kota Jakarta Barat yang meminta anggaran pengadaan lahan dan pembangunan kantor lurah itu dicoret.

Hal itu terjadi dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (6/9/2018).

Padahal, anggaran itu diusulkan oleh Pemkot Jakarta Barat sendiri.

"Memang saat itu ada lokasi lahan yang kami rencanakan untuk dijadikan kantor kelurahan. Namun, pada perkembangan prosesnya, ternyata para ahli waris tidak ada kesepahaman," kata Wakil Wali Kota Jakarta Barat M Zen, dalam rapat tersebut, Kamis malam.

Baca juga: Foto-foto Kelurahan Jembatan Besi yang Disebut DPRD DKI Kondisinya Menyedihkan

Zen mengaku, kesulitan mencari lahan di dekat lokasi lama di belakang Mal Seasons City, Jakarta Barat.

Ia bahkan menyebut tidak ada pemilik yang mau menjual lahan.

"Yang jual (lahan) belum ada. Masalah harga kami, kan, berpedoman pada keppres, Pak. Warga minta Rp 40 miliar sampai Rp 50 miliar, cuma kami tetap berupaya," ujar Zen.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah meradang mendengar penjelasan ini. Ia menyebut anak buahnya di Pemkot Jakarta Barat yang tidak cukup gigih melakukan pengadaan lahan.

"Ini gagal perencanaan, apalagi tujuannya sudah jelas, ini ingin membangun kantor kelurahan, mestinya ada kesepakatan antara pemkot dengan pemilik (lahan). Jadi, sudah terverifikasi dulu," kata Saefullah.

Apalagi, kata Saefullah, ini sudah kedua kalinya pengadaan Kantor Lurah Jembatan Besi dianggarkan. 

Pada APBD 2017, pengadaannya juga dicoret karena tidak bisa dieksekusi.

Mendengar hal ini, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik kesal karena Pemkot Jakarta Barat terlalu mudah menyerah terhadap usulannya sendiri.

"Saya enggak percaya kalau enggak ada orang satu pun di sana mau jual tanahnya. Banyak tanah di situ, kalau harganya enggak sesuai ya tambahin gitu loh. Ini kelurahan Ibu Kota negara, Pak," ujar Taufik.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi juga tidak percaya tak ada satu pun lahan di wilayah Jembatan Besi yang bisa dibeli.