Pemprov DKI Dituntut Terbuka Sampaikan Informasi Soal Kualitas Udara

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak berharap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersikap terbuka untuk menginformasikan kualitas udara di Jakarta kepada masyarakat.

"Solusi jangka pendek untuk menurunkan tingkat polusi udara di Jakarta gak ada yang ideal, tapi kita bisa mulai dengan terbuka dengan kondisi ini. Gak perlu menutupi permasalahan dengan mengatakan kualitas udara di Jakarta masih bagus," kata Leonard, Kamis (7/3/2019).

Menurut Leonard, keterbukaan informasi bisa membuat masyarakat lebih peduli dalam mencegah peningkatan polusi udara di Jakarta.

Baca juga: Jakarta Peringkat Satu Kota dengan Polusi Udara Terburuk di Asia Tenggara

"Publik sudah cerdas untuk mengambol langkah-langkah untuk menurunkan tingkat polusi udara. Jadi, kita ingin ada upaya serius dari Pemprov DKI dan kota-kota sekitarnya, misalnya dengan menambah pemantau kualitas udara di Jakarta," ujar Leonard.

Selain itu, pembangunan transportasi publik dan peningkatan pajak progresif kendaraan bermotor juga bisa membantu menurunkan polusi udara.

Pemerintah dapat mulai mengajak masyarakat untuk menggunakan transportasi publik dibandingkan kendaraan pribadi.

"Solusi jangka panjangnya jelas pengurangan kendaraan pribadi, diganti dengan transportasi publik secara massal. Pajak progresif kendaraan bermotor juga harus serius, jangan segampang dan semurah sekarang. Intinya dibutuhkan keseriusan pemerintah untuk mengatasinya," kata Leonard.

Jakarta menempati puncak daftar kota dengan polusi udara terburuk di Asia Tenggara pada tahun 2018. Demikian menurut hasil studi Greenpeace dan IQ AirVisual yang dipublikasikan Selasa lalu.

Disebutkan, rata-rata harian kualitas udara di Jakarta dengan indikator PM 2.5 pada tahun 2018 adalah 45,3 mikrogram per meter kubik udara.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan pedoman kualitas udara rata-rata harian 25 mikrogram per meter kubik udara.

"Rata-rata harian kualitas udara di Jakarta lebih buruk 4,5 kali lipat dari batas aman dan batas sehat yang ditetapkan oleh WHO. Angka itu juga meningkat dibanding tahun 2017 dimana rata-rata harian kualitas udara di Jakarta adalah 29,7," ujar Leonard.