Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemkot Bekasi Klaim Akan Batasi Pembangunan Rumah Tapak

Kompas.com - 20/09/2019, 17:49 WIB
Vitorio Mantalean,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi menyatakan bakal membatasi pembangunan rumah tapak. Sebaliknya, pengembangan apartemen akan dibuka lebar bagi pengembang properti.

Hal itu karena kian minimnya lahan yang tersisa di Kota Bekasi, sedangkan jumlah penduduknya semakin banyak dari tahun ke tahun.

"Untuk perumahan, kami sekarang sudah mulai membatasi untuk pembangunan yang landed house atau horizontal. Kami mulai batasi, bukan kami larang, kami batasi. Kami mulai mengembangkan perumahan-perumahan vertikal," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi, Eka Hidayat Taufik, kepada Kompas.com, Jumat (20/9/2019).

Baca juga: Sulit Cari Lahan untuk Rumah Tapak, Pemerintah Bangun Rusun untuk ASN, TNI, Polri

"Kita lihat sekarang, maraknya pembangunan apartemen adalah bagian dari itu. Karena, kalau misalnya kita tetap berada di landed house, tanahnya sudah mulai terbatas ya mau bangun di mana lagi," ujar dia.

Eka mengatakan, pembatasan itu sudah termaktub dalam rencana detail tata ruang (RDTR). Pemerintah disebut akan mengotak-atik koefisiensi dasar bangunan (KDB) guna menekan pengembangan rumah tapak.

"Misalkan, KDB-nya juga harus memperhatikan lingkungan, bagaimana kami berikan KDB yang luas bangunannya harus lebih kecil, sehingga menyisakan ruang untuk serapan dan segala macam," ujar Eka.

"Kalau seperti ini, otomatis kalau dibangun secara landed house, jadi tidak mempunyai nilai ekonomis bagi mereka. Saya kira mekanisme pasar akan membawa ke arah situ," tambah dia.

Ia mengemuakakn, pemerintah sendiri tidak akan banyak terlibat dalam pembangunan rumah vertikal seperti rumah susun. Pengembang swastalah yang akan diberikan kesempatan menggarap apartemen di Kota Bekasi.

"Pemerintah enggak akan mampu kalau harus bangun semua aspek, mulai rumah sampai yang lain. Dengan adanya investasi yang masuk, itu akan meningkatkan sumber daya pembangunan kita, karena tidak semuanya bisa dibiayai pemerintah," ungkap Eka.

Bappeda Kota Bekasi mencatat, jumlah penduduk Kota Bekasi terus meningkat setiap tahun. Akan tetapi, lajunya semakin lambat. Pertumbuhan penduduk itu pun lebih banyak disumbang oleh urbanisasi ketimbang angka kelahiran.

"Kami lebih banyak di faktor urbanisasi. Bisa saja penduduk ini tinggal di Kota Bekasi hanya 2-3 tahun, lalu pindah lagi," ujar Eka.

Namun, demografi semacam itu justru menjadi tantangan berat bagi Pemerintah Kota Bekasi. Sebab, daya dukung Kota Bekasi semakin rendah. Jumlah ruang yang tersedia juga kian sempit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Megapolitan
Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Megapolitan
PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

Megapolitan
Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Megapolitan
Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Megapolitan
Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Megapolitan
Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Megapolitan
Kebakaran Tempat Agen Gas dan Air di Depok, Satu Orang Meninggal Dunia

Kebakaran Tempat Agen Gas dan Air di Depok, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Banyak Warga Berbohong: Mengaku Masih Tinggal di Jakarta, padahal Sudah Pindah

Banyak Warga Berbohong: Mengaku Masih Tinggal di Jakarta, padahal Sudah Pindah

Megapolitan
Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Megapolitan
Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika dkk ke Lido untuk Direhabilitasi

Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika dkk ke Lido untuk Direhabilitasi

Megapolitan
Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Megapolitan
Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Megapolitan
Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Megapolitan
Heru Budi Harap 'Groundbreaking' MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Heru Budi Harap "Groundbreaking" MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com