BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengakui bahwa pihaknya bakal terbuka terhadap ormas untuk mengelola parkir. Menurut dia, hal itu tidak bermasalah.
"Ormas kan punya kepentingan yang sama membangun kota. Yang penting jangan radikal, yang penting jangan premanisme. Catat nih," ujar pria yang akrab disapa Pepen itu di kantornya, Rabu (6/11/2019) siang.
Pepen mengatakan, pihaknya tengah menggodok aturan teknis guna mengatur keterlibatan ormas-ormas di Bekasi mengelola lahan parkir.
Baca juga: Polisi Usut Dugaan Korupsi Terkait Polemik Jatah Parkir Minimarket di Bekasi
Aturan ini nantinya bakal mencegah anggota-anggota ormas di lapangan melakukan tindakan premanisme.
"Pakai aturan, pakai ketentuan. Makanya saat kita mau melakukan ekstensifikasi pajak, termasuk di dalamnya pajak parkir itu bisa dilakukan oleh badan hukum atau perorangan yang punya izin," ia menjelaskan.
Sebagai informasi, belakangan ini isu ormas dan jatah pengelolaan lahan parkir tengah menghangat di Kota Bekasi.
Baca juga: Anggota Ormas yang Palak Pedagang Pakai Golok di Bekasi Juga Ikut Demo Viral Minta Jatah Parkir
Sebagian kalangan khawatir, hal ini menyerempet tindakan premanisme dan berdampak buruk bagi iklim usaha.
Seorang anggota ormas yang turut berunjuk rasa minta jatah pengelolaan parkir minimarket pun kini mendekam di rumah tahanan Mapolres Metro Bekasi Kota.
Ia yang sehari-hari "mangkal" di pertokoan Harapan Baru memalak retribusi parkir pada pengusaha dengan golok, sambil membawa-bawa nama ormasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.