Pemkot Bekasi Butuh Rp 20 Miliar untuk Memperbaiki Jalan Rusak karena Banjir

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi berupaya meminta bantuan dana ke Provinsi Jawa Barat untuk penanganan perbaikan jalan rusak setelah terendam banjir pada awal Januari 2020 lalu.

Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan Eka Chorid, mengatakan, ada dua tipe jalan yang rusak, yakni jalan umum dan jalan perumahan.

"Untuk estimasi sebenarnya kita butuh Rp 20 miliar, tapi kita sudah ada Rp 14 miliar. Belum tahu apakah bisa bertambah atau tidak tergandung Bappeda Provinsi Jawa Barat," kata Eka saat dikonfirmasi, Sabtu (25/1/2020), seperti dikutip Tribun Jakarta.

Baca juga: Sebagian Warga Pondok Gede Permai Bekasi Tolak Direlokasi

Eka menjelaskan, ruas jalan yang mengalami kerusakan paling parah berada di Kecamatan Jatiasih. Kemudian di wilayah Pondok Gede, Pondok Melati hinga ke Jatisampurna.

"Kalau dilihat titiknya paling banyak mungkin di Jatiasih jalan rusak akibat banjir, bisa 50 persen kerusakan saat ini, sisanya paling tersebar," jelasnya.

Kerusakannya bervariasi. Ada jalan yang permukaan aspal mengelupas. Konstruksi beton pecah, retak hingga muncul lubang akibat tergenang air.

"Belum semua bisa kita data, temen-temen masih disebar tapi kalau yang sudah masuk ada sekitar 150-an titik," jelas dia.

Baca juga: Pemkot Bekasi Janji Perbaikan Jalan Protokol Bakal Beres Sebelum Lebaran

Adapun jumlah itu termasuk kerusakan di jalan perumahan dan jalan umum yang menjadi akses utama kendaraan.

"Kita bicara jalan secara umum, termasuk jalan utama seperti di Jalan Lingkar Utara Kaliabang, Pekayon, Jalan HM Joyo Martono, Jatimulya juga ada," paparnya.

Perbaikan jalan akan segera dilakukan. Pihaknya berharap ada tambahan dana agar seluruh jalan rusak bisa diperbaiki.

"Syukur-syukur sih bisa lebih dari itu karena kita yakin banyak yang perlu dilakukan penanganan perbaikan," tegas dia. (Yusuf Bachtiar)

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul "Perbaikan Jalan Rusak Pasca-Banjir di Bekasi, Pemkot Minta Anggaran 14 Miliar ke Provinsi Jawa Barat."