Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mimpi Depok Punya Transportasi Berbasis Rel...

Kompas.com - 25/02/2020, 14:10 WIB
Vitorio Mantalean,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi


DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Depok rupanya serius hendak menggarap sistem transportasi berbasis rel, selain memanfaatkan sistem kereta yang sudah ada saat ini, yakni kereta rel listrik (KRL).

Sistem transportasi berbasis rel ini kemungkinan berdampak besar, karena saat ini kemacetan di Depok sudah kian parah, menurut Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Baca juga: Depok Akan Punya Kereta yang Terintegrasi dengan KRL dan LRT

Berikut Kompas.com merangkum sejumlah fakta terkait rencana Depok memiliki "kereta" sendiri:

1. Gara-gara pakar Italia

Ternyata, wacana pembangunan sistem transportasi massal berbasis rel di Depok berawal dari ide pakar desain tata kota asal Italia.

Ketika itu, ia usai bertandang ke Universitas Indonesia dan melintasi Jalan Margonda Raya dengan segala kemacetannya.

"Dari situ dia kepikiran untuk membangun transportasi monorel," kata Idris usai melantik Forum Anak Kota Depok di Balai Kota Depok, sebagaimana dikutip Warta Kota, Rabu (29/1/2020).

Wacana itu pun merebak hingga ke telinga pejabat BPTJ. Omongan-omongan pun beredar, hingga wacana ini menjadi serius, menyusul diundangnya berbagai pakar lain untuk dimintakan pendapatnya.

"Ya kalau begitu dilakukan saja feasibility study-nya," ujar Idris.

2. Ditargetkan mulai dibangun 2022

Direktur Prasarana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Edi Nursalam menargetkan sistem transportasi massal berbasis rel di Depok bisa mulai dibangun pada 2022.

Baca juga: Anies Pernah Ajukan LRT Pulogadung-Kebayoran Lama Jadi Proyek Strategis Nasional

Koridor yang rencananya paling awal dibangun adalah koridor 3, trayek Stasiun Depok Baru-Bojongsari.

"Target kami 2022 sudah terbangun. Mudah-mudahan 2021 kami bisa menyiapkan dokumen-dokumen hingga selesai," ujar Edi kepada wartawan di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Senin (24/2/2020).

Saat ini, proyek ini disebut tengah bersiap memasuki tahap studi OBC (outline business case), sebuah tahap prauji kelayakan.

Studi OBC penting terlebih jika pemerintah bakal merujuk skema kerja sama dengan badan usaha (KPBU).

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Permintaan Maaf Pendeta Gilbert ke MUI, Ketum PITI Tetap Keberatan

Tanggapi Permintaan Maaf Pendeta Gilbert ke MUI, Ketum PITI Tetap Keberatan

Megapolitan
Cerita Eks Taruna STIP: Lika-liku Perpeloncoan Tingkat Satu yang Harus Siap Terima Pukulan dan Sabetan Senior

Cerita Eks Taruna STIP: Lika-liku Perpeloncoan Tingkat Satu yang Harus Siap Terima Pukulan dan Sabetan Senior

Megapolitan
Bacok Pemilik Warung Madura di Cipayung, Pelaku Sembunyikan Golok di Jaketnya

Bacok Pemilik Warung Madura di Cipayung, Pelaku Sembunyikan Golok di Jaketnya

Megapolitan
Pura-pura Beli Es Batu, Seorang Pria Rampok Warung Madura dan Bacok Pemiliknya

Pura-pura Beli Es Batu, Seorang Pria Rampok Warung Madura dan Bacok Pemiliknya

Megapolitan
Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai 'Diviralkan' Pemilik Warteg

[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai "Diviralkan" Pemilik Warteg

Megapolitan
Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Megapolitan
Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Megapolitan
Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Megapolitan
Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com