Depok Kecualikan 11 Sektor Swasta dari Kewajiban Bekerja dari Rumah

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris, Senin (13/4/2020), meneken Peraturan Wali Kota Depok Nomor 22 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Depok yang akan resmi berlaku mulai Rabu lusa

Dalam peraturan itu, Idris antara lain mengatur tentang pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja.

Secara umum, selama PSBB ada penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja atau kantor. Sebagai gantinya, tempat kerja wajib menggantinya dengan aktivitas bekerja dari rumah.

Akan tetapi, terdapat beberapa instansi yang dikecualikan dari kewajiban itu.

Baca juga: SK Wali Kota Diteken, Pemberlakuan PSBB Depok Resmi 15 April 2020

Pengecualian pertama yakni bagi instansi pemerintahan berdasarkan aturan kementerian terkait.

Pengecualian kedua bagi BUMN atau BUMD yang ambil peran dalam penanganan Covid-19 dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mengikuti aturan dari Kementerian atau pemerintah daerah.

Pengecualian ketiga, untuk bagi 11 sektor usaha yang bergerak pada sektor kesehatan, pangan, energi, komunikasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar dan utilitas publik/industri vital, serta kebutuhan sehari-hari.

Pengecualian keempat yakni bagi organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan sosial.

Kewajiban kantor

Pimpinan tempat kerja yang para karyawannya tetap masuk kerja wajib melakukan sejumlah hal guna menekan potensi penularan Covid-19, dimulai dari pembatasan interaksi.

Pimpinan tempat kerja juga harus membatasi aktivitas di kantor bagi setiap orang yang memiliki penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar Covid-19, antara lain:

1. penderita tekanan darah tinggi;

2. pengidap penyakit jantung;

3. pengidap diabetes;

4. penderita penyakit paru-paru;

5. penderita kanker;