Pemkot Depok Bisa Dapat Rp 600 Miliar Lebih untuk Tangani Covid-19 jika...

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Depok disebut masih punya dana besar untuk menangani pandemi Covid-19 yang sudah 2,5 bulan merebak di Kota Belimbing.

Direktur Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Barat, Hasan Lamahering menjelaskan, potensi dana besar itu bisa didapatkan jika Pemkot Depok mau melakukan realokasi anggaran belanja langsung dari APBD Kota Depok 2020.

Belanja Langsung Kota Depok mencapai 60,4 persen dari total APBD, terdiri dari tiga komponen belanja, yakni belanja pegawai (Rp 392,5 miliar); belanja barang dan jasa (Rp 924,1 miliar) serta belanja modal (Rp 872 miliar).

Baca juga: Adeksi Minta DPRD Dilibatkan untuk Awasi Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19

"Rasionalisasi belanja langsung yang dapat dilakukan adalah merealokasinya sampai 30 persen karena untuk merealokasi sampai 50 persen nampaknya berat karena mungkin telah terjadi komitmen dengan para penyedia," jelas Hasan keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (7/5/2020).

Dengan melakukan realokasi 30 persen saja dari pos belanja langsung, potensi anggaran penanganan Covid-19 di Depok bisa mencapai Rp 656,6 miliar.

Jumlah itu belum termasuk anggaran biaya tak terduga (BTT) Kota Depok sebesar Rp 158,6 miliar yang sebagian di antaranya telah dipakai Pemkot Depok sejak menetapkan masa darurat pandemi Covid-19, Maret lalu.

Baca juga: Apkasi Minta Pemda Libatkan Penegak Hukum Dampingi Realokasi APBD untuk Covid-19

"Faktanya, dari pantauan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Wilayah Jawa Barat, Pemkot Depok hanya merealokasi anggaran sebesar Rp 27,3 miliar yang difokuskan untuk penanganan kesehatan," tutur Hasan.

Data terbaru per Rabu (6/5/2020), sudah terdapat 323 kasus positif Covid-19 di Depok, 47 di antaranya dinyatakan sembuh, sementara 20 lainnya meninggal dunia.

Angka kematian itu belum menghitung kematian 57 suspect/PDP (pasien dalam pengawasan) yang sejak 18 Maret 2020, tak kunjung dikonfirmasi positif atau negatif Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan RI.