Lurah Larang Warga yang Belum Vaksin Ambil Bansos, Pemkot Jakpus: Itu Inovasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi tak mempermasalahkan langkah Lurah Utan Panjang Amadeo yang menjadikan bukti vaksinasi Covid-19 sebagai syarat pengambilan bantuan pangan non tunai (BPNT).

Irwandi mengakui tidak ada aturan tertulis yang secara spesifik mengatur mengenai penyertaan bukti vaksinasi dalam pengambilan BPNT.

Namun ia menilai, kebijakan itu adalah inovasi yang dilakukan lurah guna mempercepat proses vaksinasi.

"Ini masuknya sebagai inovasi. Jadi masing-masing lurah punya inovasi untuk mempercepat vaksinasi," kata Irwandi saat dihubungi, Jumat (30/7/2021).

Baca juga: Larang Warga yang Belum Vaksin Ambil Bansos, Lurah Utan Panjang: Bukan untuk Mempersulit

Irwandi menyatakan, Pemkot Jakpus memang membebaskan tiap lurah untuk berinovasi selama tujuannya positif.

Inovasi ini diperlukan karena masih banyak warga yang menolak vaksin akibat terpengaruh hoaks.

Dengan mensyaratkan bukti vaksin sebagai syarat pengambilan bantuan sosial, maka hal itu bisa memaksa warga untuk mengikuti vaksinasi.

"Ini kan bantuan dari pemerintah. Saling take and give lah membantu pemerintah. Tidak mungkin pemerintah mau menyuntik rakyatnya untuk mati, itu kan hoaks aja," kata Irwandi.

Irwandi meminta kebijakan ini tidak dipandang negatif sebagai upaya mempersulit masyarakat mendapatkan bantuan.

Sebab, ia menegaskan bahwa vaksinasi di Jakarta saat ini bisa dilakukan dengan mudah.

Baca juga: Gelar Pesta Ultah Saat PPKM, Seleb TikTok Juy Putri Didenda Rp 12 Juta, Tamu Kena Denda Rp 2 Juta

Warga cukup datang ke Puskesmas kelurahan atau sentra vaksinasi mobile yang sudah ditempatkan di sejumlah titik pemukiman penduduk.

"Jadi dia mau ambil (bansos), belum vaksin, hari itu juga dianterin ke tempat vaksin. Ayo langsung, abis divaksin langsung kita kasih," ujar Irwandi.

Lurah Utan Panjang Amadeo mengatakan, masih cukup banyak warga di wilayahnya yang belum divaksin.

Sampai Kamis kemarin, warga yang sudah divaksin baru mencapai 52 persen.

Oleh karena itu, ia sengaja menerapkan kebijakan melarang warga yang belum vaksin untuk mengambil BPNT.

"Bukan untuk mempersulit, kita hanya mendorong supaya vaksinasi ini bisa cepat," kata Amadeo saat dihubungi, Jumat (30/7/2021).

Amadeo menilai kebijakan yang baru diterapkan pada Kamis kemarin ini cukup efektif. Sudah banyak warga yang akhirnya bersedia divaksinasi agar bisa mengambil bansos.

"Banyak kemarin yang akhirnya bersedia divaksin, setelah itu mereka bisa langsung ambil bantuannya," ujar Amadeo.