Diberi Rapor Merah, Anies Minta LBH Tak Hanya Evaluasi Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan rapor merah yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan pembangunan Ibu Kota.

Anies berharap, LBH juga mengevaluasi kinerja seluruh Pemprov di Indonesia, sehingga laporan tersebut bisa menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan para gubernur di Indonesia.

"Kami berharap manfaat dari LBH bukan hanya dirasakan Pemprov DKI, mudah-mudahan perhatian yang sama diberikan untuk seluruh Pemprov di Indonesia," ujar Anies saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/10/2021).

Baca juga: 10 Perubahan Aturan PPKM Level 2 Jakarta Berdasarkan Instruksi Mendagri

Anies juga menyampaikan terima kasih kepada LBH Jakarta atas rapor merah yang diberikan kepadanya.

"Terkait LBH, kami mengucapkan terima kasih banyak," kata Anies.

"Ini menjadi bahan yang sangat bermanfaat bagi kami untuk kami terus-menerus melakukan perbaikan," tambahnya. 

Sebelumnya, LBH Jakarta menyerahkan 10 catatan rapor merah selama 4 tahun Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Rapor yang diberi judul "Jakarta Tidak Maju Bersama itu memuat 10 laporan catatan kepemimpinan Anies yang dinilai tidak menuntaskan masalah aktual warga DKI Jakarta.

"Dan refleksi advokasi LBH Jakarta selama empat tahun masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan di DKI Jakarta," kata pengacara LBH Jakarta Jeanny Silvia Sari Sirait.

Baca juga: Jakarta PPKM Level 2, Anies: Kita Ingin Kondisi Ini Bisa Terjaga Terus

Berikut 10 poin dari rapor merah yang ditujukan kepada Anies.

1. Buruknya kualitas udara Jakarta yang melebihi baku mutu udara ambien nasional (BMUAN) yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999.
2. Akses air bersih Jakarta akibat swastanisasi air yang menyengsarakan masyarakat di wilayah pinggir kota.
3. Penanganan banjir yang belum mengakar pada berapa penyebab banjir.
4. Penataan kampung yang belum partisipatif.
5. Ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum.
6. Sulitnya memiliki tempat tinggal di Jakarta.
7. Belum ada bentuk intervensi yang signifikan dari Pemprov DKI terkait permasalahan yang menimpa masyarakat di pesisir dan pulau kecil.
8. Penanganan pandemi yang dinilai masih setengah hati.
9. Penggusuran paksa masih menghantui warga Jakarta.
10. Reklamasi yang masih terus berlanjut

(Penulis : Singgih Wiryono/Editor : Sandro Gatra)