Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Kunjungan Dapil DPRD DKI Rp 49 Miliar Dinilai Tumpang Tindih dengan Reses

Kompas.com - 17/11/2021, 12:22 WIB
Singgih Wiryono,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai, kegiatan kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) anggota DPRD DKI Jakarta akan tumpang tindih dengan kegiatan reses. Karena itu alokasi anggaran dapil sebesar Rp 49 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2022 seharusnya dihapus. Pasalnya,  kegiatannya akan sama saja.

Menurut Lucius, kegiatan kunjungan ke dapil yang memakan anggaran puluhan miliar rupiah itu hanya cara anggota DPRD DKI membuat mata anggaran baru demi mengisi kantong mereka sendiri.

Baca juga: Usulan Dana Dapil DPRD DKI Rp 49 Miliar, F-Demokrat Berdalih demi Serap Aspirasi Warga

"Karena itu mencari strategi lain dengan membuat mata anggaran baru bernama dana kunjungan ke dapil, tujuan tetap sama (seperti reses) tapi anggaran berbeda, ini namanya tumpang tindih," ujar Lucius saat dihubungi melalui telepon, Rabu (17/11/2021).

Lucius menambahkan, kunjungan ke dapil tidak memiliki perbedaan yang jelas dengan kegiatan reses yang selama ini dijalankan anggota Dewan.

Lucius juga menilai, anggaran kunjungan ke dapil sebagai cara anggota Dewan untuk menambah anggaran reses yang saat ini mereka gunakan.

"Mereka tampaknya tidak berani menambahkan anggaran dana reses karena takut dianggap kontroversi yang begitu besar," ujar dia.

Karena kegiatan yang tidak berbeda dengan kegiatan reses, Lucius berharap agar anggaran kunjungan ke dapil dibatalkan.

Menurut dia, masih banyak program pemerintah yang membutuhkan anggaran puluhan miliar ketimbang harus masuk ke kantong anggota DPRD.

"Kalau anggaran itu tidak jelas maka tidak ada alasan pula untuk menerima atau menyetujui mata anggaran itu, karena berarti itu ruang bagi penyalahgunaan anggaran yang dilindungi oleh peraturan APBD," ujar Lucius.

DPRD DKI Jakarta menganggarkan Rp 49 miliar untuk kegiatan kunjungan dapil 106 anggota Dewan dalam rencana kerja tahunan (RKT) 2022. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan DPRD DKI, Augustinus mengatakan, anggaran itu dialokasikan untuk kegiatan kunjungan dapil.

Baca juga: Kontroversi Dana Kunjungan Dapil DPRD DKI Rp 49 Miliar, Pimpinan: Semua Fraksi Sepakat

Anggaran tersebut akan digunakan oleh 106 anggota Dewan. Dengan demikian setiap anggota Dewan akan mendapatkan dana kunjungan sebesar Rp 38,4 juta untuk satu hari kunjungan setiap bulan.

"Kurang lebih Rp 35-40 juta sebulannya. Jadi sebulan 4 miliar untuk 106 anggota dewan," kata Augustinus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudah Ada 4 Tersangka, Proses Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Sudah Ada 4 Tersangka, Proses Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Peran 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP | 4 Tersangka Kasus Tewasnya Taruna STIP Terancam 15 Tahun Penjara

[POPULER JABODETABEK] Peran 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP | 4 Tersangka Kasus Tewasnya Taruna STIP Terancam 15 Tahun Penjara

Megapolitan
Polisi Periksa 43 Saksi Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior

Polisi Periksa 43 Saksi Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Megapolitan
Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Megapolitan
Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu 'Ferguso'!

Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu "Ferguso"!

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com