Kala Janji Anies untuk Naikkan UMP Jakarta Terhalang PP Pengupahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meneken Surat Keputusan tentang UMP DKI 2022 pada 20 November 2021.

UMP DKI 2022 ditetapkan naik sebesar Rp 37.749 atau 0,8 persen dibanding tahun lalu, yakni menjadi Rp 4.453.935.

Kenaikan UMP yang relatif kecil itu dikritik oleh serikat buruh. Para buruh kemudian menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta pada 29 November lalu.

Massa buruh menuntut Pemprov DKI meninjau ulang keputusan penetapan UMP DKI 2022 sekaligus menaikkan UMP 2022.

Baca juga: Hari Ini, 10.000 Buruh Gelar Unjuk Rasa Tagih Janji Anies Naikkan UMP

Saat itu, Anies menemui serikat buruh yang menggelar aksi demo di depan Gedung Balai Kota. Di hadapan massa buruh, Anies mengaku terpaksa meneken surat keputusan soal penetapan UMP DKI 2022.

"Perlu saya sampaikan, tanggal 20 (SK) harus dikeluarkan, kenapa? Karena ketentuan mengharuskan harus keluar keputusan gubernur sebelum tanggal 20. Bila tidak mengeluarkan, maka jadi melanggar," kata Anies.

"Kami terpaksa keluarkan keputusan gubernur ini, karena bila tidak dikeluarkan, kami dianggap melanggar. Tapi, kami bilang ini tidak cocok dengan situasi di Jakarta," ucapnya.

Anies juga mengeklaim bahwa ia sudah menyurati Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI untuk meminta pengkajian ulang formula kenaikan UMP tahun 2022.

Surat dengan nomor 533/-085.15 itu memuat beberapa poin yang intinya meminta Kemenaker mengkaji ulang kenaikan UMP dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dan kenaikan rata-rata UMP per tahun.

"Berkenaan dengan itu, dengan hormat kami mengusulkan dan mengharapkan ibu menteri meninjau kembali formula penetapan UMP sebagaimana diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan agar dapat memenuhi asas keadilan dan hubungan industrial yang harmonis, sehingga kesejahteraan buruh dapat terwujud," tulis Anies dalam surat yang diteken 22 November 2021.

Baca juga: Saat PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, tapi Anies Telanjur Teken Kepgub

Menurut Anies, kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 0,8 persen tidak sesuai dengan prinsip keadilan.