Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Sarankan Tarif Terintegrasi Transportasi di Jakarta Bisa Ikut Dinikmati Warga Bodetabek

Kompas.com - 21/03/2022, 16:34 WIB
Singgih Wiryono,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat transportasi Universitas Trisakti Yayat Supriyatna menyarankan agar tarif integrasi transportasi umum di Jakarta bisa ikut dinikmati oleh warga Jabodetabek.

Ia berasalan, warga pinggiran kota penyangga Jakarta ikut berkontribusi dalam pembangunan Jakarta dan memajukan ekonomi Ibu Kota.

"Mereka juga berkontribusi di DKI, makan di Jakarta, berkontribusi buat Jakarta," kata Yayat saat dihubungi melalui telepon, Senin (21/3/2022).

Baca juga: Pamor Transportasi Online Disebut Bisa Kalah dengan Adanya Integrasi Tarif Transportasi Umum di Jakarta

Selain itu, Yayat menambahkan, banyak warga Bodetabek yang dulunya merupakan warga Jakarta tapi memilih tinggal di luar Jakarta karena tak mampu membeli rumah di tengah kota.

"Mungkin dulu mereka warga DKI, tapi enggak punya rumah akhirnya belinya di pinggiran," ucap dia.

Alasan ketiga adalah bila warga Jabodetabek diberikan akses tarif integrasi, maka penggunaan kendaraan pribadi akan jauh berkurang.

Ketika pengguna kendaraan pribadi berkurang, otomatis polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor bisa teratasi.

"Mereka bisa membantu mengurangi polusi Jakarta, tidak bawa kendaraan," kata dia.

Baca juga: Tarif Transportasi Umum di Jakarta akan Terintegrasi Jadi Rp 10.000, Warga: Bagus, Jadi Murah

Kekhawatiran penggunaan subsidi salah sasaran untuk penerapan tarif terintegrasi pernah diungkapkan oleh Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan.

Dia menyebutkan, dana Rp 3 triliun untuk subsidi tarif integrasi didanai oleh APBD DKI, sedangkan yang menikmati justru bukan dari warga Jakarta.

Hal yang sama pernah diungkap oleh Anggota DPRD DKI Komisi B Gilbert Simanjuntak.

Menurut Gilbert, DKI sebaiknya menggunakan APBD berfokus pada kebutuhan warga sendiri dan bukan memfasilitasi warga dari luar DKI.

"Ini bukan bilangan kecil, Rp 3 triliun itu saya bisa membangun beberapa rumah susun di Jakarta," ucap dia.

Baca juga: PSI Ingatkan Tarif Terintegrasi Transportasi Umum di Jakarta Jangan Bikin Rugi BUMD DKI

Tarif terintegrasi Rp 10.000 untuk tiga moda

Tarif terintegrasi tersebut rencananya akan diputuskan pada bulan Maret 2022 jika disetujui oleh DPRD DKI Jakarta.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut, setelah mendapat persetujuan dari DPRD, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan membuat Keputusan Gubernur untuk penerapannya.

Akan ada uji coba selama dua pekan, sehingga tarif terintegrasi baru bisa berlaku efektif pada April 2022.

Tarif terintegrasi dipatok Rp 10.000 untuk durasi tiga jam perjalanan. Kendaraan umum yang akan terintegrasi dalam sistem tersebut berupa moda transportasi Transjakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com