Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirut Metro Mini Dilaporkan karena Diduga Buat Kontrak Palsu dengan Transjakarta, Korban Merugi Rp 1 MI

Kompas.com - 02/09/2022, 20:49 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Ivany Atina Arbi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Metro Mini, Nofrialdi, dilaporkan ke polisi karena diduga menjalin kontrak palsu dengan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

Para pelapor merupakan pemilik bus Metro Mini. Mereka melapor ke Kepolisian Resor (Polres) Jakarta Timur.

Laporan diterima dengan nomor registrasi LP/B/719/IV/2022/SPKT/POLRES METRO JAKARTA TIMUR/POLDA METRO JAYA.

Komisaris PT Metro Mini, Herlambang Wicaksono mengatakan, para pemilik angkot mengaku dimintai uang DP sekitar Rp 300 juta agar bus Metromini yang kini sudah dilarang beroperasi di Jakarta bisa mengaspal kembali di bawah naungan PT Transjakarta.

Baca juga: Transjakarta Akan Operasikan 10.000 Bus Listrik hingga Tahun 2030 Demi Tekan Emisi Karbon

"Sebenarnya (Nofrialdi) belum berkontrak dengan Transjakarta, tetapi anggota kami telah diminta DP oleh oknum pengurus (Nofrialdi) sehingga anggota kami mengalami kerugian," ujar Herlambang saat ditemui di Mapolres Jakarta Timur, Jumat (2/9/2022).

Para pemilik bus menyerahkan uang DP karena tertipu surat kontrak palsu antara PT Metro Mini dengan PT Transjakarta yang ditunjukkan oleh Nofrialdi.

"Kerugian Rp 1 miliar lebih. Perjanjiannya, dijanjikan kontrak per kilometer, sedangkan kontrak dengan Transjakarta belum ada untuk PT Metro Mini," kata Herlambang.

Pengacara para korban, Jhon Saud, mengatakan, perjanjian palsu itu sudah ada sejak 2019.

Baca juga: PT Transjakarta Minta Dukungan Regulasi dari Pemerintah Pusat untuk Operasikan 10.000 Bus Listrik pada 2030

"Korban berniat untuk membeli dan memberikan DP 300 juta, ternyata sampai saat ini unitnya belum ada. Kami sudah klarifikasi ke Transjakarta dan perjanjian itu tidak ada," kata Jhon.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Departemen Humas dan Kemitraan PT Transjakarta, Iwan Samariansyah mengatakan, hingga kini memang belum ada bus Metro Mini yang beroperasi di bawah naungan PT Transjakarta.

"Karena masih ada kendala proses administratif. Kepengurusan Metromini ada dualisme," kata Iwan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Unggah Foto Gelas Starbuck Tutupi Kabah saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbuck Tutupi Kabah saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Megapolitan
Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com