Saat Negara Maju Dorong Penggunaan Sepeda, Ibu Kota Indonesia Malah Mundur Selangkah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana penghapusan anggaran untuk pengadaan jalur sepeda di Jakarta terus bergulir.

Terbaru, diberitakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghapus Rp 38 miliar dana untuk pengadaan sekitar 500 kilometer jalur sepeda dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI tahun 2023.

Alasannya adalah karena jalur sepeda di Jakarta dianggap tidak berfungsi dan malah memperparah kemacetan. Kritik datang dari dua fraksi oposisi PDI-P dan PSI.

"Targetnya (pembangunan jalur sepeda) berapa ratus kilometer, tapi cuma jadi tempat parkir, dan jalur sepeda motor dan starling atau starbucks keliling (pedagang kopi keliling). Kita lihat itu sia-sia," ujar anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI-P, Gilbert Simanjuntak, Jumat (11/11/2022).

Baca juga: Benarkah Jalur Sepeda di Jakarta Tak Berfungsi seperti Klaim Anggota DPRD DKI?

Sementara itu, anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI Eneng Malianasari menuding jalur sepeda hanya membuat kemacetan semakin parah.

“Jalur sepeda yang dibangun di jalan protokol ketimbang memperlancar (laju) mobil atau motor, justru malah memperlambat,” ujarnya, dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Rabu (2/11/2022).

Keputusan untuk menghentikan pengadaan jalur sepeda di Jakarta ini pun disesalkan oleh komunitas Bike To Work Indonesia.

Menurutnya, pengembangan jalur sepeda di Jakarta, yang saat ini sudah mencapai sekitar 115 kilometer, merupakan cermin pembangunan berkelanjutan yang perlu terus didorong untuk lingkungan yang lebih sehat.

“Pembangunan Jakarta yang tak lagi berbasis mobil perlu didukung sebagai Pembangunan yang berkelanjutan. Itu merupakan cermin dari majunya peradaban kota,” ujar Ketua Umum Komunitas Bike To Work Indonesia Fahmi Simima, Senin (14/11/2022).

“Sekarang orientasi itu dipaksa berhenti dan malah mundur,” imbuhnya.

Baca juga: Bukan Hapus Anggaran, Ini Solusi Jalur Sepeda yang “Tidak Steril” di Jakarta

MoreGallery / Shutterstock.com Pesepeda di Jepang

Bersepeda didorong negara maju

Organisasi lingkungan global Greenpeace menilai, jalur sepeda semestinya tetap dikembangkan untuk mendorong agar lebih banyak masyarakat beralih menggunakan sepeda sebagai alat transportasi.

Penggunaan sepeda sebagai alat transportasi berdampak positif bagi kesehatan masyarakat serta dapat memperbaiki kualitas udara dengan mengurangi polusi akibat emisi karbon bahan bakar fosil dari kendaraan, seperti mobil dan sepeda motor.

Menurut laporan Greenpeace Indonesia, negara-negara maju terus memberi beragam insentif untuk mendorong masyarakat beralih ke sepeda.

Ini didukung oleh data yang dihimpun harian Kompas yang menyatakan bahwa aktivitas bersepeda marak dilakukan warga di negara maju, seperti Belanda, Denmark, Hongaria, Swedia, bahkan Jepang.

Setidaknya 36 persen masyarakat Belanda menggunakan sepeda sebagai alat transportasi, disusul Denmark dengan angka 23 persen, Hongaria 22 persen, Swedia 17 persen, dan Jepang 16 persen.

Baca juga: Saat Jalur Sepeda di Jakarta Jadi Korban Politik: Dirintis Anies, lalu Kini Tak Dilanjutkan