DPRD DKI Jakarta Tekankan Jangan Ada NIK Ganda Lolos Pemilih Tetap Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com- Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta agar tidak ada lagi nomor identitas kependudukan (NIK) yang ganda atau double saat pemilihan umum (pemilu) serentak 2024 nanti.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, sebaiknya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) memastikan tidak ada data warga yang memiliki NIK ganda di Ibu Kota mulai sekarang.

"Kan banyak sekali, seringkali waktu pendaftaran data pemilih di awal bahkan sampai dengan daftar pemilih berkelanjutan masih ada beberapa kendala soal dobel NIK," ujar Mujiyono di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/1/2023).

Menurut Mujiyono, nomor identitas ganda di Ibu Kota ini kerap kali terjadi karena permasalahan administratif ataupun kekurangan dokumen resmi kependudukan.

Baca juga: Babak Baru Korupsi Pengadaan Tanah Pulo Gebang: DPRD DKI Digeledah hingga Modus Serupa Kasus Munjul

"Dobel NIK ini disinyalir karena dokumen yang diurus itu tidak melalui prosedur. Secara fisik ada cuma setelah di cek di data base NIK-nya itu dobel,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata dia, pendataan NIK ganda itu penting dan jangan sampai warga yang memiliki nomor identitas double itu lolos sebagai pemilih tetap di pemilu 2024 mendatang.

Hal itu jelas akan berpengaruh terhadap jumlah total suara pemilih dan fakta jumlah pemilih di lapangan nantinya.

Atas permintaan Komisi A DPRD DKI Jakarta ini, Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaludin mengaku sejauh ini telah membangun komunikasi intens dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI.

Baca juga: F-PKS Akui Ruang Kerja Satu Anggotanya di Gedung DPRD DKI Digeledah KPK

Beberapa waktu lalu, kata dia, Dukcapil DKI Jakarta memfasilitasi kegiatan pendidikan kilat (diklat) yang libatkan KPUD DKI Jakarta.

“KPU Provinsi dan kita sudah dialog bersama antara KPU dan Dinas Dukcapil terkait tantangan-tantangan di 2024 dan beberapa perubahan-perubahan terkait pemanfaatan data Dukcapil di dalam rangka persiapan pemilu," tuturnya.

"Nah ini akan menjadi rutin nanti dengan KPUD dalam menjelang Pemilu ini,” imbuh dia.