Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemprov DKI-Kementerian Sinkronkan Data Warga Miskin agar Bantuan Tepat Sasaran

Kompas.com - 15/02/2023, 21:00 WIB
Muhammad Naufal,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menggelar rapat koordinasi terkait percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dan penanganan kampung kumuh di Jakarta, Rabu (15/2/2023).

Rapat yang dihadiri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy itu digelar di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat.

Selain itu, turut hadir dalam rapat pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) dan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca juga: Undang Menteri ke Balai Kota, Heru Budi Gelar Rapat untuk Tangani Kemiskinan Ekstrem

Heru berujar, saat rapat, jajarannya membahas sejumlah hal bersama Muhadjir.

Salah satunya, kepada Kemenko PMK, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyerahkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE), data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), dan hasil pendataan keluarga melalui aplikasi Carik Jakarta.

"Data P3KE, DTKS, dan Carik tadi kami laporkan kepada Bapak Menteri (Muhadjir)," ucap Heru usai rapat koordinasi.

Isi data yang diberikan adalah jumlah warga miskin di Ibu Kota, yakni tiga juta orang. Jumlah warga miskin itu termasuk warga yang tergolong miskin ekstrem dan warga terkena stunting.

"Kurang lebih tiga juta warga (miskin) yang termasuk DTKS, P3KE, dan Carik," sebut Heru.

Baca juga: Macet Jakarta yang Kian Menggila dan Cara Heru Budi Mengatasinya

Pemberian data itu merupakan salah satu langkah untuk menangani kemiskinan ekstrem di Ibu Kota.

Data Pemprov DKI tersebut akan disinkronisasikan dengan pemerintah pusat agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

Heru mengatakan, melalui penyerahan data tersebut, Pemprov DKI juga hendak menangani kasus stunting di Ibu Kota.

"Untuk menurunkan stunting, insya Allah bisa kami sama-sama menurunkan angka stunting, sebagaimana diamanatkan oleh Bapak Presiden (Joko Widodo)," kata Heru.

Kemudian, bersama Kementerian PUPR, Heru Budi mengaku membahas soal titik atau kawasan mana saja yang perlu direvitalisasi.

Kawasan yang perlu direvitalisasi ini merupakan kawasan yang tergolong kumuh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com