Warga: Penggusuran Rumah di Taman Duren Sawit Seperti Dipaksakan, Harus Dicari Dalangnya!

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga perumahan Taman Duren Sawit, Jakarta Timur, merasa penggusuran terhadap empat dari 14 rumah di sana terkesan dipaksakan.

"Entah bagaimana yang terjadi, permohonan eksekusi seperti terlalu dipaksakan. Ini yang perlu ditelusuri siapa-siapa saja dalang di balik eksekusi itu," ungkap Jidin, salah satu warga yang rumahnya tergusur, kepada Kompas.com di Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (27/3/2023).

Baca juga: Punya Sertifikat, Pemilik Rumah Mewah di Duren Sawit Diminta Bayar Ganti Rugi jika Tak Mau Digusur

Sebagai informasi, 14 pemilik rumah di Taman Duren Sawit, Jakarta Timur, terdampak perkara antara pemilik lahan, Muhammad, dengan pengembang perumahan, PT Altan Karsaprisma.

Muhammad, yang kini sudah meninggal, menggugat PT Altan Karsaprisma pada 1995, dan memenangkannya pada 2006. Perkara ini ditangani oleh PN Jakarta Selatan.

14 warga terdampak penggusuran dalam eksekusi yang dilakukan PN Jakarta Timur pada 16 Maret 2023.

Pada tanggal tersebut, sebanyak empat dari 14 rumah digusur, meski sudah memiliki sertifikat hak milik (SHM). Sementara 10 rumah lainnya masih memiliki nasib yang kurang jelas.

Menurut Jidin, eksekusi terkesan dipaksakan karena pengajuan banding masih belum menemukan titik terang.

Baca juga: Pemilik Rumah yang Digusur di Duren Sawit: Kami Kaget, Ahli Warisnya Tidak Pernah Minta Eksekusi

Pengajuan banding bermula saat 14 warga mendapat surat permohonan pengosongan rumah secara sukarela dari PN Jakarta Timur pada 3 Agustus 2021.

"Secara bersamaan, ada 14 warga (pemilik 14 rumah) terdampak. Secara kolektif, kami menuju salah satu pengacara," tutur Jidin.

Jidin mengungkapkan, perlawanan pihak ketiga dilakukan di PN Jakarta Timur pada 7 September 2021. Mereka menyuarakan permohonan agar eksekusi dibatalkan.

Sebab, masing-masing pemilik 14 rumah yang terdampak telah mengantongi SHM dan IMB secara legal.

Namun, PN Jakarta Timur menolak permohonan itu pada 7 Juni 2022.

"Kami sudah memiliki SHM yang resmi dikeluarkan BPN Jakarta Timur. Sampai sekarang, kalau dicek di sana, tanah kami tidak bermasalah, tidak ada sengketa, tidak dijaminkan, dan sebagainya. Itu dasar kuat permohonan kami untuk membatalkan eksekusi," tegas Jidin.

Lantaran permohonan ditolak, Jidin dan warga lainnya mengajukan banding ke PN Jakarta Timur pada 16 Juni 2022.

Namun, hingga saat ini belum ada keputusan lebih lanjut terkait banding itu, meski penggusuran terhadap empat dari 14 rumah telah dilakukan pada 16 Maret lalu.

Baca juga: Duduk Perkara Penggusuran Rumah Mewah di Duren Sawit, Pemilik Ungkap Berbagai Kejanggalan