Pj Gubernur DKI Jakarta Bakal Naikkan Gaji PJLP Sesuai UMP 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan bakal menaikkan gaji pegawai penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) yang belum sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) 2023.

"Ya kami akan sesuaikan nanti," ujar Heru saat menanggapi gaji PJLP yang besarannya masih mengikuti UMP 2022, Senin (12/6/2023).

Kendati demikian, Heru belum menjelaskan secara rinci kapan penyesuaian gaji para PJLP di Jakarta akan dilaksanakan.

Dia hanya mengatakan bahwa upah para PJLP akan dinaikkan besarannya sesuai dengan UMP DKI Jakarta 2023, yakni Rp 4,9 juta.

Baca juga: PJLP DKI Masih Digaji dengan UMP 2022, DPRD DKI: Ini Kesalahan Fatal

"Ya nanti sesuai dengan UMR 2023 ya, sesuai UMR," kata Heru.

Untuk diketahui, sejumlah petugas PJLP di lingkungan Pemprov DKI Jakarta belum menerima kenaikan gaji hingga kini. Salah satunya adalah petugas PJLP bernama Zaenal Abidin (36).

Zaenal yang sehari-hari bekerja sebagai petugas Sudin Pertamanan Jakarta Selatan mengaku belum menerima kenaikan gaji sesuai UMP.

Selama 2023, Zaenal hanya menerima gaji sesuai UMP 2022, yakni Rp 4,6 juta.

Dia mendengar kabar, sisa gaji yang belum dibayarkan, yakni sekitar Rp 300.000 per bulan, akan dirapel.

Baca juga: Saat Petugas PJLP DKI Berharap Upahnya Sesuai UMP 2023, tapi Pemprov Belum Beri Kepastian

"Belum. Katanya mau dirapel, tapi sampai bulan ini belum terbayar ke kami," ujar Zaenal saat ditemui di sela pekerjaannya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (11/5/2023).

Komisi A DPRD DKI Jakarta kemudian mempertanyakan soal gaji pegawai PJLP yang besarannya tak sesuai dengan UMP 2023.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Inggard Joshua menjelaskan, para PJLP saat ini masih menerima gaji sebesar Rp 4,6 juta. Setara dengan UMP DKI Jakarta pada 2022.

Padahal UMP di Jakarta sudah dinaikkan menjadi Rp 4,9 juta pada 2023.

"Kenapa sudah berlaku UMP 2023 menjadi Rp 4,9 juta, Gubernur DKI Jakarta disodorkan UMP yang masih 2022? Ini kesalahan fatal sebetulnya," ujar Inggard dalam rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (12/6/2023).

Menurut dia, kebijakan UMP DKI Jakarta 2023 berlaku untuk seluruh pekerja di Ibu Kota, termasuk PJLP. Dengan begitu, perlu penyesuaian besar gaji pegawai ketika ada perubahan UMP.