Kasus PPSU Dipaksa Berutang di Pinjol Masih Diusut, Wali Kota Jakut: Tidak Ada Batas Waktunya...

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mengatakan, kasus penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) dipaksa berutang di pinjaman online (pinjol) dan koperasi oleh atasannya di Kelapa Gading, Jakarta Utara, masih terus berjalan.

Ali mengatakan, saat ini kasus tersebut tengah diusut Inspektorat DKI namun belum diketahui kapan hasil pemeriksaan atasan dari PPSU itu diumumkan.

"Lama itu, tidak ada batas waktunya, yang pasti proses berjalan terus kan dari konfirmasi data siapa aja orangnya (yang terlibat)," ujar Ali Maulana di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Baca juga: Inspektorat DKI Dalami Kemungkinan Adanya PPSU Lain yang Dipaksa Atasan Berutang di Pinjol dan Koperasi

Ali Maulana mengatakan, Inspektorat DKI juga sebelumnya dibantu tingkat oleh Pemkot Jakut dalam memeriksa atasan dari PPSU Kelapa Gading, Jakarta Utara.

"Nah data sudah masuk ke Inspektorat tingkat provinsi, Sekarang sudah di provinsi, nanti tidak lama diumumkan hasilnya," kata Ali.

Diberitakan sebelumnya, seorang anggota PPSU bernama Maulana (53) mengaku menjadi korban pemaksaan oleh atasannya untuk berutang di pinjol dan koperasi.

Pemaksaan itu diduga dilakukan oleh Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kelapa Gading Barat, Marihot Hutagalung yang merupakan atasan korban.

Menurut Maulana, tindakan yang dilakukan Marihot sudah berlangsung selama dua tahun terakhir.

Baca juga: Cuti Dadakan Si Kepala Seksi Usai Ulahnya Paksa PPSU Berutang di Pinjol dan Koperasi Terungkap

Sejumlah anggota PPSU Kelapa Gading Barat yang lain juga mengalami hal serupa. Diduga ada beberapa kasus yang melibatkan Marihot.

Pertama, dugaan meminjam uang senilai Rp 1 juta kepada sejumlah anggota PPSU Kelapa Gading Barat pada Januari 2022. Namun, pinjaman ini disebut tidak pernah dikembalikan.

Kedua, diduga menggunakan data pribadi anggota PPSU Kelapa Gading Barat untuk meminjam uang secara online melalui aplikasi Kredivo pada medio 2022.

Ketiga, diduga memaksa anggota PPSU Kelapa Gading Barat itu mengikuti sebuah koperasi bernama Koperasi Simpan Pinjam Murni di Jakarta Timur.

Keempat, diduga meminta uang senilai Rp 1 juta kepada anggota PPSU Kelapa Gading Barat. Uang ini disebut sebagai ucapan terima kasih selama Marihot menjabat sebagai Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelapa Gading Barat.