Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER JABODETABEK] Permintaan Maaf RS Kartika Husada Setelah Bocah Meninggal usai Operasi Amandel | Kegeraman Heru Budi Saat Lantik ASN DKI

Kompas.com - 05/10/2023, 05:00 WIB
Abdul Haris Maulana

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah berita seputar Jabodetabek mewarnai pemberitaan Kompas.com sepanjang Rabu (4/10/2023).

Artikel mengenai permintaan maaf RS Kartika Husada setelah bocah meninggal usai operasi amandel menjadi berita terpopuler di kanal Megapolitan.

Selanjutnya, artikel tentang kegeraman Heru Budi saat lantik ASN DKI banyak dibaca pembaca Kompas.com dan menjadi berita terpopuler lainnya.

Baca juga: Belum Tahu Penyebab Pasti Anaknya Mati Batak Otak, Orangtua Alvaro: Kami Masih Bertanya-tanya

Sementara itu, berita tentang ASN WA Heru Budi minta jabatan untuk istri turut menarik perhatian dan banyak dibaca.

Berikut ini adalah paparan dari tiga berita Populer Jabodetabek yang disebut di atas:

1. Permintaan maaf RS Kartika Husada setelah bocah meninggal usai operasi amandel

Rumah Sakit (RS) Kartika Husada Jatiasih, Kota Bekasi, tengah menjadi perbincangan hangat setelah adanya aduan tentang dugaan malapraktik.

Aduan itu muncul dari Albert Francis, orangtua dari A (7), seorang anak yang didiagnosis mati batang otak usai menjalani operasi amandel pada Selasa (19/9/2023).

Albert begitu syok mengetahui anaknya sempat henti napas dan henti jantung lalu terbaring koma selama 13 hari usai menjalani operasi.

Baca juga: Pesan Orangtua Alvaro, Pasien Anak yang Meninggal Usai Operasi Amandel: Tolong Kerja Pakai Hati

Selama anaknya dirawat itu, Albert mengatakan, pihak rumah sakit belum pernah menyampaikan permintaan maaf secara lisan maupun tulisan. Baca selengkapnya di sini.

2. Kegeraman Heru Budi saat lantik ASN DKI: dari kemeja putih, nepotisme, hingga kolusi

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono geram dengan kelakuan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sebab, terdapat ASN yang dianggap tak disiplin dalam menjalankan tugas. Ketidakdisiplinan itu bahkan dilakukan pada hari pelantikan mereka pada Selasa (3/10/2023).

Heru Budi melantik sejumlah 309 ASN eselon 3 dan 4 sebagai pejabat administrator dan pengawas.

Para ASN akan ditempatkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

Baca juga: Ungkap Ada ASN DKI Kolusi dan Nepotisme, Heru Budi: Muter-muter Cari Jabatan!

"Hari ini, saya dari sini melihat ada ketidakseragaman. Pertama kalau dilantik pakaiannya seperti apa? Dalam undangan disebutkan enggak?" ujar Heru Budi saat mengawali pidato arahannya usai melantik dan mengambil sumpah jabatan para ASN, Selasa. Baca selengkapnya di sini.

3. Heru Budi mengaku dapat WA dari suami ASN, isinya minta jabatan untuk si istri

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku mendapat pesan melalui aplikasi WhatsApp dari suami seorang aparatur sipil negara (ASN).

Pesan tersebut berisi permintaan agar istrinya mendapat jabatan tertentu yang sedang diincar di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Suami ikut WA-WA saya, urusannya apa?" ujar Heru Budi saat menyampaikan pidato usai melantikan sejumlah pejabat eselon 3 dan 4 di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Baca juga: Ijazah Pelajar Sekolah Swasta Ditahan karena Biaya, Heru Budi Diminta Segera Bereskan

Heru menekankan, para ASN tidak bisa bersikap sewenang-wenang hanya karena memiliki keluarga ataupun kerabat yang kedudukannya lebih tinggi. Baca selengkapnya di sini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Megapolitan
Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Megapolitan
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Megapolitan
Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Megapolitan
Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Megapolitan
Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Megapolitan
Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com