Pemprov DKI Tak Mau Asal Tambah Jalur Sepeda

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menegaskan, pihaknya tidak mau sembarangan menambah panjang jalur sepeda di Ibu Kota.

Dia berpandangan, perlu upaya untuk mempertahankan jalur sepeda yang telah dibangun di Jakarta. Terlebih target pembangunan yang ditetapkan sudah tercapai.

"Begitu target selesai, yang dilakukan Jakarta bukan terus-terusan tambah tanpa perencanaan yang jelas. Kami melihat, oh, target sudah terpenuhi, maka yang dilakukan sekarang adalah mempertahankan," ujar Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Baca juga: Pemprov DKI Bakal Tuntaskan Target Jalur Sepeda 535,68 Km pada 2026

Upaya mempertahankan yang dimaksud Syafrin adalah merawat serta memperbaiki jalur sepeda, sehingga tetap aman dan nyaman untuk para pengendara sepeda.

"Agar jalur sepeda itu tetap baik dalam kondisi baik, dan memperhatikan aspek tadi, kenyamanan, keamanan," imbuh dia.

Berdasarkan data yang disampaikan Syafrin, Pemprov DKI Jakarta sampai saat ini telah membangun jalur sepeda sepanjang 314 kilometer.

Angka tersebut telah melebihi target pembangunan jalur sepeda hingga 2024, yakni sepanjang 298 kilometer.

Pernyataan Syafrin ini sekaligus menanggapi pencabutan predikat Jakarta sebagai Kota Ramah Sepeda oleh komunitas pengendara sepeda, Bike to Work (B2W).

Baca juga: Saat B2W Cabut Predikat Jakarta sebagai Kota Ramah Sepeda gara-gara Pemprov Tak Konsisten Dukung Pesepeda

Ketua Umum B2W Indonesia Fahmi Saimima menyebut, predikat Jakarta dicabut karena kebijakan Heru Budi seolah menunjukkan tidak berlanjutnya upaya memfasilitasi para pengendara sepeda di Jakarta.

"Pj Gubernur justru menggusur kebijakan sebelumnya. Kami anggap malapraktik tata kelola jalur sepeda," ujar Fahmi Saimima saat dikonfirmasi, Selasa (7/11/2022).

Fahmi mencontohkan, Pemprov DKI yang tidak lagi menganggarkan pembangunan jalur sepeda pada 2024.

Bahkan, Pemprov DKI juga pernah menggusur pedestrian dan jalur sepeda di wilayah Santa, Jakarta Selatan, untuk merekayasa lalu lintas.

Hal tersebut, lanjut Fahmi, menjadi alasan B2W memutuskan mencabut predikat "Kota Ramah Sepeda" untuk DKI Jakarta yang diberikan pada 2021.

"Kami berpandangan tidak lah baik mempertahankan penghargaan itu. Sedangkan kondisi nyatanya, saat ini, sangat jauh dari apa yang dinilai baik ketika penghargaan diberikan," kata Fahmi.

Baca juga: B2W Anggap Pemprov DKI Tak Konsisten Dukung Pengendara Sepeda

Fahmi menerangkan, B2W memberikan predikat "Kota Ramah Sepeda" untuk Jakarta karena dianggap mempunyai sistem tata kota yang baik untuk bersepeda.

Pembangunan jalur sepeda di Jakarta juga dilakukan secara masif dengan penyediaan anggaran mencapai Rp 119 miliar untuk tiga tahun.

"Realitasnya malah memperlihatkan adanya langkah-langkah yang sangat bertolak belakang dengan semangat penghargaan itu," kata dia.