Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

417 Bus Transjakarta Akan "Dihapuskan", DPRD DKI Ingatkan Pemprov Harus Sesuai Aturan

Kompas.com - 16/05/2024, 20:47 WIB
Firda Janati,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Andyka, mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI agar proses "penghapusan" dan lelang 417 bus Transjakarta yang sudah tak layak beroperasi dilakukan sesuai aturan.

Anggota Fraksi Gerindra itu bilang, Dinas Perhubungan (Dishub) serta Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI harus memikirkan regulasi untuk menyelesaikan hal tersebut.

"Jadi Dishub dan BPAD enggak usah bicara peningkatan pendapatan asli daerah dari hasil lelang. Itu terlalu jauh. Perlu dipikirkan sekarang adalah proses penghapusan aset itu berjalan dengan baik," kata Andyka dikutip dari keterangannya, Kamis (16/5/2024).

Sebelum menghapus dan melelang bus, menurut Andyka, pemprov harus menyelesaikan kasus hukum pada sejumlah bus yang terbukti cacat hukum saat proses pengadaan.

"Jangan pada saat proses penghapusannya menimbulkan masalah di belakang. Kami tidak mau," tuturnya.

Andyka menyebut, Komisi C tak akan memberi persetujuan penghapusan aset dan lelang bus apabila prosesnya menabrak aturan dan berpotensi menimbulkan risiko hukum.

Baca juga: Tak Naik Selama 17 Tahun, Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov Kaji Usulan Kenaikan Tarif Transjakarta

Saat ini, lanjut dia, Pemprov DKI masih punya tugas untuk memastikan proses penghapusan dan lelang 417 unit bus Transjakarta tidak bermasalah.

"Yang perlu dicari jalan keluar bagaimana aset ini bisa dihapuskan tanpa nabrak regulasi atau aturan-aturan yang ada," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI Jakarta sempat berencana melelang aset 417 bus Transjakarta yang terbengkalai.

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI tengah memproses penghapusan aset tersebut. Namun, Dishub tidak mengetahui apakah uang hasil lelang akan masuk ke kas daerah atau lainnya.

"Kalau itu saya enggak tahu, saya cuma menyerahkan barang yang akan dihapus ke BPAD, BPAD memproses. Hasilnya masuk ke mana-mana, itu administrasinya di sana," ujar Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, Kamis (23/3/2023).

Syafrin menuturkan, Dishub telah menyerahkan berkas 417 unit bus yang akan dilelang ke BPAD Provinsi DKI Jakarta.

Adapun penghapusan aset 417 bus TransJakarta tersebut telah diusulkan sejak 2018. Namun pembahasannya baru dilakukan tahun ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kisah Dian Bertahan Jadi Pelukis Piring, Karya Ditawar Murah hingga Lapak Diganggu Preman

Kisah Dian Bertahan Jadi Pelukis Piring, Karya Ditawar Murah hingga Lapak Diganggu Preman

Megapolitan
Dua Ormas Bentrok hingga Lempar Batu-Helm, Lalin Jalan TB Simatupang Sempat Tersendat

Dua Ormas Bentrok hingga Lempar Batu-Helm, Lalin Jalan TB Simatupang Sempat Tersendat

Megapolitan
Kisah Perantau Bangun Masjid di Kampung Halaman dari Hasil Kerja di Tanah Perantauan

Kisah Perantau Bangun Masjid di Kampung Halaman dari Hasil Kerja di Tanah Perantauan

Megapolitan
Uniknya Seni Lukis Piring di Bekasi, Bermodalkan Piring Melamin dan Pensil Anak SD

Uniknya Seni Lukis Piring di Bekasi, Bermodalkan Piring Melamin dan Pensil Anak SD

Megapolitan
Sapi Kurban Mengamuk Saat Hendak Disembelih di Tangsel, Rusak Tiga Motor Warga

Sapi Kurban Mengamuk Saat Hendak Disembelih di Tangsel, Rusak Tiga Motor Warga

Megapolitan
Suasana Mencekam di Pasar Minggu Sore Ini, Dua Ormas Bentrok Lempar Batu dan Helm

Suasana Mencekam di Pasar Minggu Sore Ini, Dua Ormas Bentrok Lempar Batu dan Helm

Megapolitan
PKB Usung Supian Suri pada Pilkada Depok 2024 karena Hasil 'Survei Langitan'

PKB Usung Supian Suri pada Pilkada Depok 2024 karena Hasil "Survei Langitan"

Megapolitan
Marak Penjarahan Aset di Rusunawa Marunda, Pengelola Ungkap Tak Ada CCTV di Sana

Marak Penjarahan Aset di Rusunawa Marunda, Pengelola Ungkap Tak Ada CCTV di Sana

Megapolitan
Gang Venus Tambora Terlalu Padat Penduduk, Pemerintah Diminta Relokasi Warga ke Rusun

Gang Venus Tambora Terlalu Padat Penduduk, Pemerintah Diminta Relokasi Warga ke Rusun

Megapolitan
Demi Berkurban Sapi, Sugito Pedagang Siomay Menabung Dua Bulan Sebelum Idul Adha

Demi Berkurban Sapi, Sugito Pedagang Siomay Menabung Dua Bulan Sebelum Idul Adha

Megapolitan
Truk Sampah di Kota Bogor Disebut Tak Dapat Peremajaan Bertahun-tahun, padahal Berusia Tua

Truk Sampah di Kota Bogor Disebut Tak Dapat Peremajaan Bertahun-tahun, padahal Berusia Tua

Megapolitan
Pengelola Rusunawa Marunda Bakal Pasang Alat Kontrol Patroli untuk Cegah Penjarahan Berulang

Pengelola Rusunawa Marunda Bakal Pasang Alat Kontrol Patroli untuk Cegah Penjarahan Berulang

Megapolitan
Menunggu Berjam-jam di Masjid Istiqlal, Warga Kecewa Tak Ada Pembagian Daging Kurban

Menunggu Berjam-jam di Masjid Istiqlal, Warga Kecewa Tak Ada Pembagian Daging Kurban

Megapolitan
Sugito Tak Masalah Dapat Daging Kurban Sedikit: Yang Penting Orang di Lingkungan Kita Bisa Makan

Sugito Tak Masalah Dapat Daging Kurban Sedikit: Yang Penting Orang di Lingkungan Kita Bisa Makan

Megapolitan
Warga Jakbar Datang ke Masjid Istiqlal Berharap Kebagian Daging Kurban: Di Rumah Cuma Dapat 2 Ons

Warga Jakbar Datang ke Masjid Istiqlal Berharap Kebagian Daging Kurban: Di Rumah Cuma Dapat 2 Ons

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com