BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, mengatakan, pihaknya menerima banyak aduan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SMA/SMK.
Menurut Saeful, aduan yang masuk dari masyarakat paling banyak berkaitan dengan situs PPDB yang bermasalah.
"Setelah minggu lalu kami membuka posko pengaduan, saat ini sudah banyak aduan yang masuk. Contohnya server down dan website error paling banyak aduan untuk tingkat SMA dan SMK" ujar Saeful saat diwawancarai Kompas.com, Rabu (5/6/2024).
Kepada Saeful, para orangtua murid mengaku tidak pernah diberi sosialisasi mengenai proses PPDB dari Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Hal ini menyebabkan para orangtua tidak memahami proses dan tahapan yang harus dilakukan jika ada kendala dalam proses PPDB.
"Keluhannya hampir sama, yaitu tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh KCD. Seperti yang dilakukan, oleh Disdik Kota Bogor kepada Komite sekolah SD beberapa waktu lalu," ujarnya.
Atas banyaknya keluhan tersebut, menurut Saeful, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kota Bogor kurang berkomunikasi dengan para orangtua murid.
Sementara, Saeful mengeklaim, pihaknya bersama Dinas Pendidikan Kota Bogor telah berupaya memberikan sosialisasi semaksimal mungkin mengenai proses dan tahapan PPDB 2024.
Salah satunya, melalui sosialisasi yang digelar di gedung DPRD Kota Bogor, di mana Disdik Kota Bogor mengundang 208 komite sekolah beberapa waktu lalu.
Untuk itu Saeful mengingatkan pihak KCD agar membuka komunikasi dengan seluruh unsur Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan stakeholder bidang pendidikan agar proses PPDB tahun ini bisa berjalan lancar.
"Memang kewenangan untuk tingkat SMA dan SMK ada di provinsi. Tapi, bukan berarti tidak ada ruang komunikasi dengan Forkompinda yang ada di Kota Bogor," ujar Saeful.
Saeful pun mengaku bakal menindaklanjuti seluruh aduan orangtua murid terkait PPDB yang masuk ke pihaknya. Katanya, DPRD Kota Bogor bakal berkomunikasi dengan pihak KCD Pendidikan Provinsi Jawa Barat terkait ini.
"Meski selama ini KCD sangat sulit untuk dihubungi dan diajak berkomunikasi. Kami akan tetap menyuarakan aduan dari para orangtua yang sudah masuk ke kami," pungkasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.