BOGOR, KOMPAS.com - Jajaran Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengunjungi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jumat (14/6/2024), membahas persoalan pendidikan di Kota Bogor.
Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin mengatakan, ada sejumlah persoalan pendidikan di Kota Bogor, di antaranya, masih kurangnya jumlah sekolah.
“Tadi seperti masalah guru, sarpras (sarana prasarana), dan kekurangan sekolah,” ucap Djohar saat diwawancarai Kompas.com, Jumat (14/6/2024).
Djohar mengatakan, jumlah sekolah negeri di Kota Bogor masih belum mencukupi. Diketahui, hanya ada 20 sekolah menengah pertama (SMP) negeri yang tersebar di enam kecamatan di Kota Bogor.
Angka itu tidak sebanding dengan jumlah siswa yang lulus dari sekolah dasar (SD) negeri dari 208 sekolah di Kota Bogor.
Baca juga: Ada Orangtua Siswa Minta Anaknya Diloloskan PPDB, Disdik DKI: Tidak Bisa!
Alhasil, 1.863 siswa SD tidak tertampung di SMP negeri. Sehingga mereka harus melanjutkan pendidikan di SMP swasta.
Kurangnya jumlah sekolah ini dinilai menjadi sumber permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bogor setiap tahun karena sebaran siswa tak merata.
Atas persoalan ini, Djohar mengatakan, Pemkot Bogor sedikitnya membutuhkan enam SMP Negeri baru.
Djohar pun mengaku akan membahas permasalahan ini di tingkat nasional dengan melibatkan para menteri terkait.
“Ini masalah akan kita bahas secara nasional. Kami akan rapat komisi dan rapat kerja dengan menteri apa saja yang dibutuhkan,” ungkap Djohar.
Djohar berjanji, pihaknya akan membantu pemkot untuk mencari solusi terkait masalah pendidikan di Kota Bogor. Tak hanya soal kurangnya jumlah sekolah, tapi juga persoalan tenaga pendidik dan sarana prasarana.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.