Ahok Dicaci dan Dipuji

 

Komentarnya pun mencapai 1.253. Isinya, beragam. Ada yang memuji, ada juga yang mencaci.

Memang beda Ahok sama Jokowi. Kalau Jokowi kerjaannya cuma blusukan sama menyalahkan bawahan. Kalau Ahok kerjaannya menyalahkan bawahan doang.. (Gak ada kerjaan lain koh?) tulis akun Maudy S.

Kemudian dari akun yang bernama Imor Jobs. Dasar Ahok arogan, kalau kasih masukan baik-baik enggak pakai marah gak bisa? Bisanya cuma protes dan marah doang.

 

Sementara itu, pendukung aksi Basuki itu datang dari akun bernama Indri Nie. Ia mempertanyakan suara mikrofon Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Endang Widjajanti yang suaranya kecil.

Suara bu BPKD kok kecil-kecil yah, emangnya beda ya sound-nya? Atau takut kedengeran ngomong apa? Bantai korupsi Pak Ahok!

Jakarta really need you, Pak Ahok. Selanjutnya, akun More Samwell menulis, "Pak Ahok Top deh".

Shakti Bekti berkomentar, Emang enak disemprot, ha-ha-ha.. I miss his angry.. so much.. he-he-he. 

 

Video berdurasi 1:08:13‎ detik itu menampilkan aksi kemarahan Basuki kepada jajaran pejabat Pemprov DKI. Adapun para pejabat Pemprov DKI yang turut hadir dalam rapat penyerahan bantuan bus oleh swasta itu adalah Asisten Sekda bidang Pembangunan DKI Jakarta Wiriyatmoko, Kepala BPKD Endang Widjajanti, Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Iwan Setiawandi, Kepala Biro Hukum DKI Sri Rahayu, Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Benyamin Bukit, dan Kepala UP Transjakarta Pargaulan Butar Butar.

Kekesalan Basuki itu berawal dari rencana penyumbangan unit bus transjakarta tiga perusahaan swasta kepada Pemprov DKI, yakni Telkomsel, Ti-Phone, dan Roda Mas tertunda hingga lebih dari setengah tahun. Tiap-tiap perusahaan menyumbang sebanyak 10 unit bus transjakarta bermerek Hino. Mereka diharuskan untuk bolak-balik mengurus berkas di BPKD.

Di sisi lain, kebutuhan masyarakat Jakarta akan transportasi massal sebagai alternatif kendaraan pribadi telah mendesak. Tak hanya itu, kekesalan Basuki bertambah saat mengetahui pajak reklame ditarik dari para donor bantuan itu jika memasang produk mereka di tubuh bus. BPKD menjelaskan, penarikan pajak reklame itu agar Pemprov DKI tidak mengalami kerugian negara.