DPRD DKI Setuju Pemprov Swastanisasi Parkir Monas

Jika dikelola pihak swasta, Ghoni berpendapat sistem perparkiran bisa menjadi lebih baik. Misalnya, menggunakan pintu parkir otomatis dan menggunakan CCTV. Apabila sistem yang digunakan sudah lebih modern, semua pihak yang memarkir kendaraan di Monas pasti harus membayar. Tidak ada lagi kejadian adanya aparat atau pihak-pihak yang tidak membayar parkir.

Ghoni pun melihat Lenggang Jakarta yang sudah ada di Monas saat ini. Menurut dia, hal tersebut bisa menjadi potensi agar semakin banyak warga yang mengunjungi Monas. Kebocoran pun harus diminimalkan agar Pemerintah Provinsi DKI dapat merasakan keuntungan dari ramainya kawasan Monas.

Sebelumnya, Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Perparkiran Sunardi Sinaga menilai, saat ini pendapatan tahunan yang diperoleh dari jasa layanan parkir di Lapangan IRTI, Monas, terbilang kecil, yakni hanya sekitar Rp 3 miliar.

Menurut Sunardi, salah satu penyebab kecilnya pendapatan parkir di Monas adalah adanya sejumlah golongan yang sering meminta gratisan, di antaranya aparat keamanan.

"Kalau menurut saya itu kecil, kenapa karena di sini agak tinggi tingkat toleransi. Karena masih banyak yang minta free dan toleransi. Kayak aparat yang datang yang mau awasi demo, kebanyakan parkir di sini. Mobil polisi, tentara. Makanya, kebocorannya agak tinggi karena tingkat toleransi tinggi," kata Sunardi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/5/2015).

Atas dasar itu, Sunardi mengatakan, instansinya berencana menggandeng pihak swasta untuk ikut terlibat dalam mengelola perparkiran di Monas. Ia ingin nantinya perparkiran di kawasan tersebut menerapkan sistem yang lebih modern. Dengan sistem tersebut, kata dia, tidak akan ada lagi toleransi bagi kalangan yang selama ini sering meminta gratisan.