Kapolda Metro Jaya: Kelemahan Pemprov DKI Tak Miliki "Digital Security"

Padahal, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah memiliki program penyebaran 6.000 CCTV atau kamera pengawas di seluruh Jakarta. Namun, program tersebut belum juga terealisasi. 

"Ini salah satu kelemahan DKI adalah tidak memiliki digital security. Lemah sekali kami dan dalam salah satu survei 50 kota besar di Asia, Jakarta ada di posisi terakhir dalam sistem keamanannya," kata Tito seusai rapat dengan Basuki, di Balai Kota, Senin (7/12/2015). 

Salah satu indikatornya, Pemprov DKI kurang memiliki sistem keamanan yang kompatibel.

Tito mengatakan, di Jakarta tidak ada sistem CCTV yang komprehensif. CCTV yang tersebar hanya milik NTMC Polri dan swasta.

"Kami harap ada sistem CCTV yang sebanyak mungkin bisa meng-cover Jakarta. Jadi kalau ada macet, ada kegiatan masyarakat, ada demo, ada kejadian peristiwa kejahatan, akan sangat terbantu oleh CCTV," kata Tito. 

Selain itu, lanjut dia, DKI Jakarta juga belum memiliki emergency call. Sehingga warga masih sulit meminta pertolongan ketika kesulitan. Karena itu, Tito menyarankan Basuki untuk meluncurkan nomor emergency call.

Kepada Tito, Basuki mengatakan Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki emergency call di nomor 119. Nomor itu diintegrasikan dengan ambulance dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI.

Nantinya polisi juga bisa terintegrasi di nomor tersebut, supaya warga terbantu ketika terjadi kecelakaan, kebakaran, dan lain-lain. 

"Saat kasus metromini versus KRL juga kami bagus, geraknya cepat sekali. Ada polisi, petugas pemadam kebakaran, ambulans juga cepat. Tapi akan lebih baik lagi kalau ada sistem satu atap, ada petugas emergency yang khusus punya akses ke tiga instansi," kata mantan Kapolda Papua tersebut.