Hal ini disampaikan Farhat saat datang ke Kalijodo sekitar pukul 20.00 WIB pada Sabtu (20/2/2016).
"Saya sebagai warga Jakarta, menyarankan kepada masyarakat Kalijodo untuk melakukan suatu gugatan yang bisa menunda eksekusi atau upaya pengusiran warga besar-besaran," tutur Farhat di Kalijodo, Jakarta, Sabtu.
Dia menilai, tindakan yang dilakukan Pemprov DKI ini merupakan upaya untuk melanggar hak asasi manusia.
Memang beberapa warga Kalijodo ada yang telah meninggalkan kawasan tersebut, kata Farhat.
Namun, menurutnya yang meninggalkan area Kalijodo hanya para Pekerja Seks Komersial (PSK) dan mucikari.
"Tapi, kenyataannya kan disini tidak semuanya berperilaku dan bekerja seperti itu. Mau dikemanakan mereka?" ucap dia.
Farhat menganggap, maka hal yang wajar, jika adanya penolakan dari warga terkait rencana penertiban Kalijodo.
Menurut dia, itu adalah dampak dari mendadaknya rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut.
"Ini adalah risiko dari penggusuran mendadak dari penguasa saat ini," ungkap dia.
Sebelumnya, Farhat menyampaikan, kedatangannya kali ini untuk melihat perbandingan situasi kawasan Kalijodo seusai operasi pemberantasan penyakit masyarakat pagi tadi.
"Saya sebagai cagub yang diusung Partai Golkar, ingin melihat situasi saja," ucap Farhat di Kalijodo, Jakarta, Sabtu. (Baca: Kunjungi Kalijodo, Farhat Abbas Mengaku Jadi Bakal Cagub Golkar ).
Selain itu, Farhat mengatakan, ia ingin mengetahui apakah adanya rencana penertiban Kalijodo merupakan bagian dari bentuk penguasaan pemerintah saat ini atau bukan. (Baca: Farhat Abbas Datang ke Kalijodo).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.