Serapan Anggaran Pemprov DKI Jakarta Baru Tercapai 13,86 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Michael Rolandi mengatakan serapan anggaran belanja DKI 2016 hingga 22 April mencapai 13,86 persen atau Rp 8,03 triliun dari total Rp 67,1 triliun.

"Realisasi per 22 April, total belanja Rp 8,03 triliun atau 13,86 persen. Realisasi paling banyak untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 5,63 triliun," kata Michael, di Balai Kota, Senin (25/4/2016).

Di samping itu, dia juga menampik serapan anggaran Pemprov DKI Jakarta masih nol persen. Ia mengatakan, hal itu disebabkan karena Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta belum menginput data anggaran ke Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismontev) DKI.

"Sistem informasi penerapan anggaran dikelola oleh Bappeda dan datanya dari kami, belum diinput. Ini perkara diinput saja kemudian di-link ke Kemendagri dan Setneg, ini terlambat nginput laporan ke Kemendagri saja," kata Michael.

Keterlambatan ini, lanjut dia, disebabkan karena Bappeda DKI sempat fokus untuk mengerjakan rencana kerja tahun 2017. (Baca: FITRA: Memalukan, Serapan Anggaran DKI Sama Rendahnya dengan Provinsi Baru)

Serapan anggaran tahun ini meningkat sebesar 2 persen dibandingkan dengan serapan anggaran triwulan pertama tahun 2015. Sehingga ia meyakini target serapan anggaran sebesar 90 persen dapat tercapai.

"Bisa, ini sesuai on track kok. (serapan) masih normal dengan daerah-daerah lain lah," kata Michael. (Baca: Penyerapan Anggaran DKI Terendah di Indonesia, Ahok Salahkan Kemendagri)