Kapolda Metro: Pungli di Kemenhub karena Perizinan "Online" Dipersulit

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi mengungkap kasus terkait adanya pungutan liar (pungli) dalam proses perizinan sejumlah dokumen di Kementerian Perhubungan. Dalam kasus ini polisi telah menetapkan tiga orang PNS Kemenhub sebagai tersangka.

Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan mengungkapkan, seharusnya dalam mengurus perizinan dokumen di Kemenhub bisa dilakukan secara online. Sehingga, para pemohon membayarkan biaya proses perizinan di bank.

"Ini sebetulnya mereka (masyarakat) tinggal ngambil (dokumen) saja (di Kemenhub). Tapi karena lama dan dipersulit, sehingga harus keluar duit," ujar Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (12/10/2016).

Iriawan menjelaskan, tarif pungli yang dikenakan oknum Kemenhub kepada para pemohon sesuka hati. Bahkan, kata Iriawan para pemohon terpaksa merogoh koceknya untuk memuluskan proses perizinan. Sebab, jika tidak ada uang pelicin proses pengurusan dokumen akan dipersulit.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Fadil Imran mengungkapkan tarif yang dikenakan oknum Kemenhub berbanding jauh dengan biaya resminya.

Padahal, tarif resmi untuk pengurusan perizinan itu sendiri sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 11 Tahun 2015. Tarif perizinan itu sendiri merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibebankan kepada pemohon.

"Tarifnya bervariasi, tergantung perizinannya. Bisa Rp 200.000-500.000 tergantung PNBP-nya. Kalau misalnya PNBP-nya Rp 100 ribu, mereka ngambil Rp 50.000, sekitar 50 persenan lah," kata Fadil. (Baca: PNS Kemenhub yang Jadi Tersangka OTT Sebut Ada Aliran Dana ke Pimpinannya)

Polisi melakukan operasi tangkap tangan di Kantor Kementerian Perhubungan pada Selasa (11/10/2016) sore. Saat ini polisi telah menetapkan tiga PNS Kemenhub sebagai tersangka. Mereka adalah, Endang Sudarmono, Meizy dan Abdu Rasyid.

Dari tangan mereka polisi menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 130 juta dan uang sebesar Rp 1 miliar yang terbagi dalam beberapa rekening tabungan. Ketiganya disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), dan atau Pasal 11, dan atau Pasal 12 huruf a dan b, dan atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman paling rendah tiga tahun penjara.