Meski Bukan PNS, Pasukan Oranye Dilarang Berkampanye

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono membantah pendapat calon wakil gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni yang terkait sanksi skors terhadap pegawai harian lepas (PHL) yang berkampanye.

Sylviana sebelumnya mengatakan larangan berkampanye hanya untuk PNS, bukan PHL.

"Larangannya, yang netral itu birokrasi. Kalau PNS itu kan hanya orangnya, kalau birokrasi itu termasuk gedung pemerintahan, mobil pemerintahan juga tidak boleh digunakan untuk berkampanye. Itu birokrasi," ujar Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (25/11/2016) malam.

(Baca: Pengakuan Korlap Pasukan Oranye yang Diskors Plt Gubernur DKI)

Sumarsono mengatakan, PHL termasuk dalam birokrasi pemerintahan di Jakarta. PHL merupakan simbol kehadiran Pemprov DKI di masyarakat meski bukan berstatus PNS.

"Coba lihat pasukan oranye, mereka pasti mengatakan bahwa mereka stafnya Pemprov DKI. Makanya itu sekaligus dilarang. Jadi yang dilarang itu adalah birokrasi, itu harus netral," ujar Sumarsono.

Sebelumnya, Sylviana Murni heran dengan keputusan Sumarsono yang memberi skors kepada 63 pekerja harian lepas (PHL) Dinas Kebersihan DKI Jakarta atau pasukan oranye.

Skors diberikan karena puluhan PHL itu kedapatan berfoto dengan spanduk bergambar wajah Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana, sehingga dianggap tidak netral selaku jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Setahu saya PNS yang tidak boleh, tapi ini PHL, bukan PNS sama sekali, begitu," kata Sylvi.

(Baca: Puluhan Pasukan Oranye Diskors, Sylviana Janji Cari Tahu Dugaan Timses yang Mengajak Foto)