Prasetio Edi: Kunjungi Kepulauan Seribu, Ahok seperti Penganten Betawi

JAKARTA, KOMPAS.com — Prasetio Edi Marsudi, Ketua Tim Pemenangan calon gubernur-calon wakil gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, menilai warga Kepulauan Seribu masih menginginkan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Hal itu, menurut dia, terlihat dari tingginya survei elektabilitas Ahok-Djarot di Kepulauan Seribu menurut hasil survei Charta Politika.

Sebelumnya hasil survei Charta Politika menyatakan, Ahok-Djarot dipilih oleh 50 persen responden dari hasil survei yang dilakukan Charta Politika di Kepulauan Seribu. Prasetio menjelaskan, hasil survei itu bertolak belakang dengan kabar yang menyebut warga Kepulauan Seribu tak akan mendukung Ahok pada Pilkada DKI karena kasus dugaan penodaan agama.

Begitu pula saat Senin lalu Ahok datang ke Kepulauan Seribu. Prasetio mengatakan, sambutan yang begitu meriah memperlihatkan Ahok diterima di Kepulauan Seribu.

"Kan kemarin lihat sendiri beliau datang ke sana apa yang dikatakan di dalam penistaan agama bahwa warga Kepulauan Seribu tidak terima. Kan datang ke sana (Ahok) kayak penganten Betawi, jadi bertolak belakang (dengan isu yang beredar)," ujar Prasetio di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2017).

Saat merilis hasil survei di kantor Charta Politika, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (1/2/2017), Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyatakan, Ahok-Djarot dipilih oleh 50 persen responden di Kepulauan Seribu. (Baca: Charta Politika: Ahok-Djarot Dipilih 50% Responden di Kepulauan Seribu)

Sementara itu, pasangan Agus-Sylvi dipilih oleh 10 persen responden di Kepulauan Seribu dan Anies-Sandi dipilih oleh 30 persen. Sisanya, 10 persen responden tidak menjawab.

"Data ini agak menarik karena sebetulnya di situlah lokasi tempat kejadian kasus Al Maidah terjadi. Saya enggak berani berspekulasi apa yang menjelaskan hal itu, tetapi ada korelasi terbalik antara kejadian yang terjadi di Kepulauan Seribu yang sekarang sedang disidangkan," ujar Yunarto.

Survei Charta Politika itu dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 767 responden di enam wilayah di Jakarta. Metode penelitian yang digunakan yakni multistage random sampling dengan margin of error lebih kurang 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini dibiayai menggunakan dana internal Charta Politika.