Sumarsono Yakin Tak Ada Lagi Pungli di Birokrasi DKI Level Tengah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, meyakini praktik pungutan liar (pungli) sudah tidak ada lagi di birokrasi DKI Jakarta level menengah. Menurut dia, praktik pungli masih terjadi di level bawah.

"Saya yakin, setelah 3,5 bulan di sini sepertinya pungli untuk level pejabat menengah DKI Jakarta, insya Allah sudah 0 persen. Tetapi yang terjadi adalah di level bawah," ujar Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (3/2/2017).

Sumarsono yakin, para pejabat DKI akan mengingat pakta integritas yang sudah mereka tandatangani. Selain itu, tunjangan kinerja daerah (TKD) mereka juga sudah besar.

Menurut dia, pungli yang terjadi di level bawah biasanya ada di sektor pelayanan masyarakat.

"Justru di tingkat front line itu yang masih terjadi bahkan di level paling bawah. Termasuk soal parkir atau di tempat pemakaman umum," kata Sumarsono.

Ia menceritakan praktik pungutan liar yang terjadi di tingkat kelurahan beberapa waktu lalu. Oknum kelurahan meminta sejumlah uang kepada PHL saat perpanjangan kontrak.

"Hal yang seperti ini tidak bisa dimaklumi dan harus diberi sanksi tegas," ujar Sumarsono.

Ia baru saja melantik 37 perwakilan tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar. Mereka mewakili 287 orang yang terdiri dari 43 orang di tingkat provinsi dan 244 orang di 6 wilayah Jakarta.

Tim itu merupakan gabungan dari unsur Kepolisian Daerah Metro Jaya, unsur Komando Daerah Militer Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi DKI Jakarta, Ombudsman Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta.

Inspektur DKI Jakarta, Zainal, mengatakan tim itu akan memetakan titik rawan pungli di internal masing-masing instansi. Jika menemukan ada indikasi pungli, mereka akan bersama-sama melakukan pemeriksaan. Tim akan berkoordinasi dengan kepolisian jika diperlukan tindakan penangkapan.

"Kami memang mau mengupayakan dulu sosialisasi supaya bisa membangun budaya anti-pungli. Di tingkat kelurahan, kecamatan, akan kami kasih imbauan dan edaran, supaya semua jabatan menghindari pungli," kata Zainal.