DPRD Minta Pemprov DKI Jelaskan Rencana Perpanjangan Jalur MRT

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, sulit bagi DPRD DKI untuk menyetujui penambahan biaya pembangunan mass rapid transit (MRT) jalur Bundaran HI-Ancol Timur jika Pemprov DKI tak bisa menjelaskan alasan adanya rencana perubahan jalur MRT.

PT MRT mengajukan penambahan biaya sebesar Rp 11,7 triliun untuk perubahan jalur MRT yang seharusnya dengan rute Bundaran Hotel Indonesia (HI)-Kampung Bandan, menjadi Bundaran HI-Ancol Timur.

Triwisaksana menilai, pinjaman sebesar Rp 11,7 triliun untuk pembangunan MRT sangat besar jika melihat APBD DKI Jakarta 2017 yang sebesar Rp 70,19 triliun.

"Kalau tidak bisa dijawab argumentasinya, ya kecil lah (peluang untuk disetujui). Rp 11,7 triliun dibanding Rp 70 triliun hampir seperlima dari anggaran (APBD DKI), dan hanya (untuk perubahan) koridor dari Kampung Bandan ke Ancol Timur. Lebih baik bangun rumah sakit di mana-mana," ujar Triwisaksana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Triwisaksana juga enggan disebut menghalang-halangi program kerja pemerintah. Menurut dia, harus jelas alasan untuk memberikan pinjaman besar hanya untuk perubahan jalur.

Apalagi, kata Triwisaksana, jalur tersebut telah memiliki kereta rel listrik sebagai moda transportasi.

"Kami bukan menghalangi, tapi Rp 11,7 triliun terlalu mahal dan mereka enggak bisa menjelaskan. Pertanyaan besar MRT untuk siapa, untuk rakyat bawah atau kepentingan yang lain?" ujar Triwisaksana.

"Ada apa di Ancol Timur. Mendingan kalau udah ada jalur kereta dan beroperasi milik commuter line dari Kampung Bandan ke Ancol kenapa enggak anggarannya taruh di situ saja. Saya rasa Rp 50 miliar cukup," ujar Triwisaksana.

(Baca: Sumarsono Minta DPRD DKI Pahami Rencana Perpanjangan Jalur MRT)

Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mempertanyakan sikap DPRD DKI yang menolak tambahan biaya pembangunan MRT jalur Bundaran HI-Ancol Timur.

"Kalau kamu (DPRD) enggak setuju (perpanjangan rute), kamu mau pasang (bangun depo) di mana? Kalau (bangun depo) di Kampung Bandan, lahan punya KAI enggak beres gimana," kata Ahok kepada wartawan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/3/2017) malam.

PT MRT menjelaskan, alasan perubahan jalur tersebut karena PT KAI selaku pemilik lahan di Kampung Bandan telah mengontrakkan lahannya kepada perusahaan lain.